Infografis
Suara.com - Di tengah pandemi Covid-19 yang menjungkirbalikkan dunia, muncul isu permintaan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan anggota DPRD Jakarta tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Menjelang rapat paripurna pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta tahun 2021 pada Senin (7/12/2020), DPRD Jakarta jadi bulan-bulanan kritik yang datang dari berbagai kalangan.
Di tengah hujan kecaman, Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, "tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di media sosial sama sekali tidak benar dan tidak dipertanggungjawabkan."
Dia menuduh pihak tertentu sengaja menyebarkan hasil Rencana Kerja Tahunan yang kemudian memicu polemik.
Baca Juga: PSI Minta Fraksi Lain Ikut Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI
"Buktinya adalah lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan. Selama bertahun-tahun rapat pembahasan di Pansus RKT tidak pernah menetapkan dan memutuskan tentang angka-angka besaran biaya atau belanja. Tetapi bentuk kegiatan," kata Edi.
Perubahan yang dilakukan, kata Edi, kegiatan anggota DPRD, misalnya kegiatan selama reses, sosialisasi peraturan daerah serta usulan tambahan sosialisasi rancangan perda.
"Setiap kegiatan itu, anggarannya bukan dikirim ke rekening anggota DPRD, melainkan ke rekening penyelenggara yang penyelenggaranya didampingi staf PNS sekretariat dewan," kata Edi.
Menurut dia kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian anggota DPRD selama masa pandemi Covid-19.
"Saya tegaskan kembali bahwa tidak benar mengenai isu yang berkembang tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD seperti dituduhkan sebagai upaya memperkaya diri," kata Edi.
Baca Juga: DPRD DKI Akui Naikan Dua Tunjangan di RKT 2021, Ini Rinciannya
Protes
Reaksi protes datang dari berbagai kalangan, dipelopori Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD Jakarta.
Politikus PSI Andy Budiman membuat petisi berjudul "Kami Tidak Rela" di laman change.org dan telah ditandatangani oleh puluhan tokoh publik lintas profesi.
"Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan. Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi -- para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp700 juta per bulan. Angka yang tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini," demikian pembuka petisi yang dibuat Andy Budiman pada 3 Desember 2020.
"APBD adalah uang rakyat, hak kami. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat kami. Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan. Atas dasar itu, kami menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan. Itu uang kami, uang rakyat. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri."
Novelis Ayu Utami salah satu penandatangan petisi. Melalui lagu serta kata-kata yang diposting di media sosial, dia mengobarkan penolakan terhadap rencana sejumlah anggota DPRD Jakarta untuk menaikkan anggaran buat mereka sendiri.
"Kita dukung partai apapun dan perorangan siapapun yang tolak kenaikan gaji DPRD DKI di era pandemi," kata Ayu Utami.
"Kita-kita pada potong gaji. Mereka foya-foyakan duit rakyat. Tolak kenaikan gaji wakil rakyat di tengah pandemi! #JanganPakeDuitGue," kata Ayu Utami dan dia memposting sebuah lagu penuh kritik sekaligus apresiasi kepada PSI.
Belakangan bukan hanya Fraksi PSI yang menolak rencana tersebut setelah memunculkan kemarahan banyak kalangan, ada sejumlah fraksi lain yang ikut menolak.
"Mantab... PSI, Nasdem, PKB, PPP menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI yang gila-gilaan," kata tokoh Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal di media sosial.
"Mari kita tolak keserakahan DPRD DKI mengeruk uang rakyat."
Gelombang penolakan sudah berdengung semenjak beberapa hari terakhir, menjelang rapat paripurna DPRD.
Sebelum itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan, "Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak."
Bila fraksi DPRD beramai-ramai menyampaikan penolakan, maka rencana penambahan anggaran RKT 2021 diprediksi akan pasti batal, kata Michael.
"Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan. Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna," kata Michael.
Akan tetapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT, kata Victor, jalan lainnya yang bisa diambil adalah oleh gubernur dan evaluasi ke Kemendagri.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD. Artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri, di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.
