Ferdinand Hutahaean: Hak Berpolitik Sah untuk Anak dan Menantu Presiden

Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:29 WIB
Ferdinand Hutahaean: Hak Berpolitik Sah untuk Anak dan Menantu Presiden
Ferdinand Hutahaean. (twitter/FerdinandHutahaean)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus Ferdinand Hutahaean mencuitkan tentang negara demokrasi melalui akun jejaring media sosial Twitter @FerdinandHutahean. Ia pun menyinggung pencalonan anak dan mantu presiden dalam Pilkada 2020.

Dalam cuitan tersebut, Ferdinand membahas tentang Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Diduga kicauan tersebut dia tujukan bagi orang-orang yang mempermasalahkan pencalonan putra dan menantu Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.

Dia menyebut tidak ada kesalahan dalam pencalonan anak dan menantu presiden dalam sebuah pemilihan umum.

Baca Juga: Meski Timsesnya Ditikam, Appi-Rahman Serukan Pilkada Damai

"Ini negara demokrasi, siapapun punya hak berpolitik tanpa terkecuali termasuk anak mantu presiden dan wapres, tak ada yang salah. Gibran di Solo didukung PDIP dan banyak partai. Bobby di Medan oleh PDIP, Gerindra, Golkar, dan lain-lain. Nur Azizah di Tangerang Selatan oleh Demokrat. Sah!!" tulis Ferdinand Hutahaean, dikutip Suara.com, Sabtu (5/12/2020).

Cuitan Ferdinand Hutahean. (twitter/FerdinandHutahaean)
Cuitan Ferdinand Hutahaean. (twitter/FerdinandHutahaean)

Selanjutnya, dia menyebut bahwa apabila mempermasalahkan pencalonan anak dan menantu presiden dalam Pilkada sama saja anti demokrasi.

Sebab, menolak hak konstitusional warga negara yang sah.

"Demokrasi tidak mengharamkan anak pejabat atau anak mantan pejabat untuk maju berkontestasi dalam Pemilu Legislatif maupun Pilkada. Mempermasalahkan itu, sama saja kita anti demokrasi karena menolak hak konstitusional warga negara yang sah. Soal etika, juga tidak ada yang dilanggar!" sambungnya.

Cuitan Ferdinand Hutahaean. (Twitter/Ferdinand Hutahean)
Cuitan Ferdinand Hutahaean. (Twitter/Ferdinand Hutahean)

Jelang pelaksanaan Pilkada, beberapa politikus banyak yang menyinggung tentang pencalonan anak dan menantu presiden, salah satunya Andi Arief

Baca Juga: Sekilas Paslon Pradi - Afifah, Janji Cetak 10 Ribu Pengusaha Baru di Depok

Andi Arief Demokrat: Pandemi Nomor 2, Penting Anak Mantu Jadi Wali Kota

Politisi Partai Demokrat Andi Arief melempar sindiran untuk sosok yang diduga kuat adalah Presiden Jokowi.

Sindiran tersebut dilontarkan oleh Andi Arief lewat akun Twitter miliknya, @andiarief, Jumat (4/12/2020).

Dalam kicauannya tersebut, Andi Arief seakan membuat skala prioritas antara tiga hal yang berbeda

Andi Arief menyinggung soal keberadaan pandemi, terjadinya resesi, dan keinginan anak mantu jadi wali kota.

Hal itu sontak mengarahkan persepsi publik bahwa Andi Arief menyindir Presiden Jokowi.

Cuitan Andi Arief Disebut-sebut Sindir Jokowi (Twitter/AndiArief_).
Cuitan Andi Arief Disebut-sebut Sindir Jokowi (Twitter/AndiArief_).

Pasalnya, dalam konstestasi Pilkada 2020, dua kerabat Jokowi maju sebagai calon wali kota di dua daerah berbeda.

Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wali Kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa, melawan Bagyo Wahyono dan FX Supardjo.

Sementara itu, menantunya Bobby Nasution melaju ke Pilkada Medan berpasangan dengan Aulia Rahman, melawan pasangan Akhyar Nasution dan Salman.

"Pandemi nomor 2, resesi nomor 3. Nomor 1 yang penting anak dan mantu jadi wali kota," tukas Andi Arief dikutip Suara.com.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat lain Rachland Nashidik juga secara terang-terangan menyentil Jokowi.

Rachland Nashidik menyebut Presiden Jokowi menjadi satu-satunya pemimpin yang keluarganya mengikuti Pilkada, padahal dia masih menjabat sebagai kepala negara.

"Sepanjang Republik Indonesia berdiri hingga hari ini, adalah Jokowi satu-satunya presiden yang anak dan menantunya ikut Pilkada, selagi ia berkuasa," cuit Rachland Nashidik.

Menanggapi majunya dua kerabat dekat Jokowi ke dalam konstelasi Pilkada 2020 di Medan dan Solo, Rachland Nashidik bahkan sampai menyebut dua daerah tersebut menjadi saksi berdirinya dinasti baru.

"Solo dan Medang akan jadi saksi berdirinya dinasti Jokowi?" kata Rachland Nashidik.

Lebih lanjut mengenai hal itu, Rachland Nashidik mengatakan, sebenarnya Gibran Rakabuming Raka maupun Bobby Nasution memiliki hak fakultatif. Keduanya bebas menentukan akan maju atau tidak.

Hanya saja, menurut Rachland Nashidik akan lebih etis apabila Ghibran Rakabuming Raka dan Boby Nasution baru maju usai Presiden Jokowi turun jabatan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI