Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak ada kenaikan gaji untuk anggotanya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penaikan gaji Gubernur Anies Baswedan.
Pernyataan pria yang akrab disapa Pras itu disampaikan menanggapi kisruh kenaikan gaji anggota dewan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021 yang sudah disepakati.
Pras menyatakan, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, nilai gaji anggota DPRD berpatokan pada gaji yang diterima Anies.
"Saya tegaskan di sini sekali lagi bahwa gaji dewan tidak akan naik selama gaji Gubernur tidak naik," ujar Pras kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).
Baca Juga: Mencuat Petisi Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Jakarta
Ia menyebut gaji anggota adalah 75 persen dari gaji Gubernur. Lalu Wakil Ketua nilainya 80 persen gaji Anies.
"Dan saya sebagai Ketua DPRD sama kedudukan gajinya dengan Gubernur," jelasnya.
Meski tak ada kenaikan gaji, Pras menyatakan dalam RKT ada penambahan kegiatan anggota DPRD. Karena itu, nilai anggaran RKT jadi melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dengan penambahan kegiatan itu maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021," pungkasnya.
Diketahui, berdasarkan dokumen RKT tahun 2021, tiap anggota DPRD akan mendapatkan Rp 8.383.791.000 dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan. Jika dikalikan dengan total anggota DPRD yang berjumlah Rp 106 orang, maka total anggaran yang harus dikucurkan adalah Rp 888.681.846.000.
Baca Juga: Soal Gaji DPRD DKI Rp 700 Juta per Bulan, F PDIP: Data Dari Mana?
Jumlah ini lantas mendapatkan polemik karena fraksi PSI menyatakan menolak rencana ini. Alasannya karena tidak sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang susah karena pandemi Covid-19.
