Infografis
Suara.com - Di tengah pandemi Covid-19 yang menjungkirbalikkan dunia, muncul permintaan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan anggota DPRD Jakarta tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Anggaran tersebut mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Reaksi protes datang dari berbagai kalangan, dipelopori Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD Jakarta.
Politikus PSI Andy Budiman membuat petisi berjudul "Kami Tidak Rela" di laman change.org dan telah ditandatangani oleh puluhan tokoh publik lintas profesi.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Mau Naik Gaji, PSI: Dimana Sense of Crisis Wakil Rakyat?
"Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan. Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi -- para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp700 juta per bulan. Angka yang tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini," demikian pembuka petisi yang dibuat Andy Budiman pada 3 Desember 2020.
"APBD adalah uang rakyat, hak kami. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat kami. Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan. Atas dasar itu, kami menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan. Itu uang kami, uang rakyat. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri."
Novelis Ayu Utami salah satu penandatangan petisi. Melalui lagu serta kata-kata yang diposting di media sosial, dia mengobarkan penolakan terhadap rencana sejumlah anggota DPRD Jakarta untuk menaikkan anggaran buat mereka sendiri.
"Kita dukung partai apapun dan perorangan siapapun yang tolak kenaikan gaji DPRD DKI di era pandemi," kata Ayu Utami.
"Kita-kita pada potong gaji. Mereka foya-foyakan duit rakyat. Tolak kenaikan gaji wakil rakyat di tengah pandemi! #JanganPakeDuitGue," kata Ayu Utami dan dia memposting sebuah lagu penuh kritik sekaligus apresiasi kepada PSI.
Belakangan bukan hanya Fraksi PSI yang menolak rencana tersebut setelah memunculkan kemarahan banyak kalangan, ada sejumlah fraksi lain yang ikut menolak.
"Mantab... PSI, Nasdem, PKB, PPP menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI yang gila-gilaan," kata tokoh Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal di media sosial.
"Mari kita tolak keserakahan DPRD DKI mengeruk uang rakyat."
Gelombang penolakan sudah berdengung semenjak beberapa hari terakhir, menjelang pengesahan di Rapat Paripurna DPRD Jakarta pada Senin (7/12/2020), pekan depan.
Sebelum itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan, "Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak."
Bila fraksi DPRD beramai-ramai menyampaikan penolakan, maka rencana penambahan anggaran RKT 2021 diprediksi akan pasti batal, kata Michael.
"Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan. Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna," kata Michael.
Akan tetapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT, kata Victor, jalan lainnya yang bisa diambil adalah oleh gubernur dan evaluasi ke Kemendagri.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD. Artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur kalaupun lolos Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri, di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.
