Infografis
Suara.com - Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan pihaknya bakal ikut melakukan pengawasan terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjemput bola memfasilitasi hak pilih bagi pasien positif Covid-19 dengan masuk ke ruang perawatatan atau isolasi.
Menurut Bawaslu, hal itu dilakukan KPU demi melindungi mereka, para pemilih yang sakit untuk tetap dapat mencoblos.
"Soal yang positif ini, mereka tidak hilang hak pilihnya. KPU harus teap melayani. Kalau seandainya harus datang ke rumah sakit atau rumah tempat isolasi, maka itu juga bagian dari pengawasan kami," kata Abhan dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/12/2020).
Abhan mengatakan, mekanisme pemilihan dengan mendatangi pemilih yang positif Covid-19 itu dilakukan di satu jam terakhir waktu pencoblosan, yakni pukul 12.00 WIB.
"Sebagian anggota KPPS ditugaskan mendatangi ke rumah atau rumah sakit. Yang di rumah sakit menggunakan surat pindah memilih ketika tidak di TPS, tapi di wilayah yang berpilkada. itu ketentuannya," ujar Abhan.
Diketahui, wacana KPU untuk masuk ke ruang isolasi perawatan pasien Covid-19 dinilai melanggar hak kesehatan pasien.
Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof dr Hasbullah Thabrany, yang mengatakan pasien bisa menolak untuk mencoblos pada 9 Desember 2020 nanti.
"Hak pilih dapat ditolak, tidak ada kewajiban seseorang menggunakan hak pilih dan orang lain. KPU tidak punya hak memaksa seseorang menggunakan hak pilihnya," kata Prof Hasbullah saat dihubungi Suara.com, Kamis (3/12/2020).
Dia menegaskan, hak untuk sehat dan hidup lebih penting daripada hak pilih politik.
Baca Juga: Bawaslu Pastikan Pengawas TPS di Medan Bebas dari Covid-19
"Hak kesehatan terancam karena prilaku orang lain yang mengancam keselematan pasien, maka orang lain yang tersebut (misal) petugas boleh ditolak. Hak sehat atau terhindar tertular penyakit COVID jauh lebih penting dari hak pilih," tuturnya.
