Infografis
"Partisipasi pemerintah juga harus ada. Ketegasan penindakan, tracing testing. Pemulihan ekonomi, dan lainnya. Percuma kalau kita jual kisah nakes. Kalau ternyata nasib masyarakatnya ternyata jauh lebih ngenes dari nakes kita," timpal akun @mfikrinafis2.
"Ini yang sampai sekarang nggak masuk logika. Kalau memang mereka mau tetap pilkada, bisa kan kalau dibikin online? Dan jangan maksain orang-orang yang sakit itu menanggung beban egoisnya pihak-pihak yang lagi bertarung. Lah mikir hidupnya sendiri saja mereka pusing, yakali disuruh mikirin obsesi orang-orang yang nggak mereka kenal," komentar akun @atina_E.
"Wkwkwk, aku sudah beberapa kali nolak jadi salah satu panitia atau petugas KPU di beberapa TPS setempat. Padahal fee-nya lumayan, malah disindir. Ya gimana nggak mau, karena riwet pakai APD, sedangkan gue asma, malah bengek pakai masker mulu, terus panas juga, belum lagi nyokap sakit, jadi ya yang aman sajalah," tulis akun @Lutaehunc.
Hingga saat ini, pemerintah melalui Ombudsman RI masih melanjutkan pendataan dan penyaluran APD ke beberapa kota.
Ombudsman memastikan kepatuhan KPU menyelenggarakan Pilkada serentak sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi.
