Infografis
Suara.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi sorotan di masyarakat lantaran berencana mengirim petugas ke ruang isolasi agar pasien Covid-19 tetap dapat mencoblos di Pilkada pada 9 Desember mendatang.
Keputusan itu terkesan mengabaikan hak pasien yang membutuhkan perawatan demi melawan penyakitnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera memandang KPU tidak perlu memaksakan untuk tetap masuk menemui pasien positif.
Ia menyarankan, sebaiknya KPU mengikuti rekomendaai otoritas kesehatan mengingat keputusannya masuk kamar pasien Covid-19 berisiko tinggi memunculkan kasus positif baru. Sekalipun setiap orang, termasuk para pasien memiliki hak pilih.
"Semua mesti dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Benar, setiap warga negara yang punya hak pilih mesti difasilitasi melaksanakan haknya. KPU juga sudah menyiapkan protokol dan form pendampingan. Tapi jika proses ini berbahaya menularkan, KPU perlu ikut rekomendasi otoritas kesehatan," kata Mardani, Jumat (4/12/2020).
Diketahui, wacana KPU untuk masuk ke ruang isolasi perawatan pasien Covid-19 dinilai melanggar hak kesehatan pasien.
Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof dr Hasbullah Thabrany, yang mengatakan pasien bisa menolak untuk mencoblos pada 9 Desember 2020 nanti.
"Hak pilih dapat ditolak, tidak ada kewajiban seseorang menggunakan hak pilih dan orang lain. KPU tidak punya hak memaksa seseorang menggunakan hak pilihnya," kata Prof Hasbullah saat dihubungi Suara.com, Kamis (3/12/2020).
Dia menegaskan, hak untuk sehat dan hidup lebih penting daripada hak pilih politik.
Baca Juga: Belum Semua APD dan Thermo Gun Tiba di TPS Pilkada, Bawaslu: Ini Berbahaya!
"Hak kesehatan terancam karena prilaku orang lain yang mengancam keselematan pasien, maka orang lain yang tersebut (misal) petugas boleh ditolak. Hak sehat atau terhindar tertular penyakit COVID jauh lebih penting dari hak pilih," tuturnya.
