Infografis
"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan Fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau papaun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video itu yang dikutip Rabu (2/12/2020).
Sementara itu William menyatakan ada penyesatan informasi yang beredar di masyarakat. Sebab anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan warga.
"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantor anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.
Selain itu, William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.
"Saya sedari awal di Komisi A tidak diperintahkan apapun. Tiba-tiba di akhir, H-1 sebelum Paripurna ada kebijakan lain. Saya malu ketemu anggota Komisi yang lain. Mau taruh di mana muka saya, satu sisi saya takut dengan partai juga," tuturnya.
Diketahui, berdasarkan dokumen RKT tahun 2021, tiap anggota DPRD akan mendapatkan Rp 8.383.791.000 dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan. Jika dikalikan dengan total anggota DPRD yang berjumlah Rp 106 orang, maka total anggaran yang harus dikucurkan adalah Rp 888.681.846.000.
Jumlah ini lantas mendapatkan polemik karena fraksi PSI menyatakan menolak rencana ini. Alasannya karena tidak sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang susah karena pandemi Covid-19.
