Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi bertemu dengan para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati dari permasalahan tersebut.
"Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka saat memberikan pengantar pertemuan tersebut, Kamis (3/12/2020).
Menurut presiden, pemerintah selalu berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pemerintah maupun para pegiat yang hadir berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.
"Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan 'time line' dengan target tertentu," kata Moeldoko selepas pertemuan.
Pertemuan tersebut nantinya, menurut Moeldoko, akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis untuk menyusun kategori persoalan berat, sedang dan ringan.
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil menerangkan bahwa ia akan akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.
"Kita akan identifikasi, mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain," kata Sofyan.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
Baca Juga: Jokowi: Tak Boleh Satu pun Penyandang Disabilitas Tertinggal
"Buat saya sekarang tinggal mengecek misalnya PPTKH yang disampaikan ada 660 ribu (hektare), di kementerian ada 1,2 juta tinggal dicek mana yang sesuai dan hutan adat yang sudah siap kira-kira 1,1 juta tadi dari aktivis yang betul-betul siap 540 ribu (hektare) jadi hal-hal di lapangan ini akan diselesaikan, ada 500 lokasi yang diusulkan tadi pemermintah punya kajiannya tinggal kita lihat di lapangan persisnya seperti apa," kata Siti Nurbaya.
