Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belakangan sedang gencar menolak kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI menjadi Rp 888 miliar. Sebab, anggaran itu disebut akan menaikkan gaji dan tunjangan anggota dewan saat kondisi masyarakat susah karena pandemi Corona.
Kendati demikian, ternyata terjadi perpecahan pendapat dalam kubu internal PSI sendiri dalam menolak RKT ini. Fraksi PSI ternyata tidak sepenuhnya menentang anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 itu.
Hal ini terlihat dalam video yang beredar di sosial media. Terlihat dalam rapat DPRD di kawasan Puncak, Bogor, Anggota fraksi PSI Viani Limardi dan William Aditya Sarana menyatakan sebenarnya fraksi PSI tak menolak RKT itu.
Viani dalam video itu mengatakan sangat terpukul dan bahkan merasa dilecehkan dengan sikap yang diambil fraksi menolak kenaikan RKT. Namun ia menyebut sebagai anggota dewan harus menyetujui fraksi.
Baca Juga: PSI Koar-koar Tolak Dewan Naik Gaji, PDIP: Jangan Menggunting Dalam Lipatan
"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau papaun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video itu yang dikutip Rabu (2/12/2020).
Sementara itu, William menyatakan ada penyesatan informasi yang beredar di masyarakat. Sebab anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan warga.
"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantor anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.
Selain itu, William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.
"Saya sedari awal di Komisi A tidak diperintahkan apapun. Tiba-tiba di akhir, H-1 sebelum Paripurna ada kebijakan lain. Saya malu ketemu anggota Komisi yang lain. Mau taruh di mana muka saya, satu sisi saya takut dengan partai juga," tuturnya.
Baca Juga: Soal Gaji DPRD DKI Rp 700 Juta per Bulan, F PDIP: Data Dari Mana?
Hal ini bahkan membuat William malu untuk bertemu dengan anggota dewan di Komisi A. Ia tak mau hadir rapat dan memilih pasrah dengan kebijakan fraksinya yang memilih mengikuti arahan DPW.
"Saya terakhir gak datang rapat Komisi A karena saya malu. Saya harus ngomong apa? Saya kaget orang saya gak datang ke Paripurna. Langsung saya dari menuju ke DPRD saya langsung balik arah," pungkasnya.
Selain itu, ada juga notulensi hasil rapat pansus RKT yang juga diteken oleh Anggara Wicitra Sastroamidjojo selaku perwakilan PSI di Pansus tanggal 16 November. Sementara Idris Ahmad, perwakilan PSI lainnya tak memberikan tanda tangan.
Ketua Pansus RKT DPRD DKI Mohamad Taufik membenarkan PSI sudah sempat menyetujui kenaikan RKT.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," tukas Taufik.
Mengenai hal ini, Suara.com coba menghubungi Viani, William, dan Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad. Namun hingga berita ini ditulis belum ada yang memberikan jawaban.
