Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD Jakarta di tengah pandemi Covid-19 menjatuhkan citra dan wibawa anggota dewan.
"Sebenarnya, kenaikan pendapatan tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang saat ini untuk bertahan hidup saja susah. Uang negara saja sudah tidak cukup memenuhi keinginan-keinginan, kalau sekadar keinginan pasti maunya mereka, tetapi banyak hal sebetulnya lebih prioritas karena keuangan negara terbatas," kata Pangi, Rabu (2/12/2020).
DPRD Jakarta seharusnya mengoptimalkan penggunaan anggaran selama pandemi Covid-19 untuk jaringan pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan kesehatan, katanya.
Usulan kenaikan pendapatan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada wakil mereka yang berada di gedung Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Wacana seperti ini tidak perlu dimunculkan. ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat makin tinggi. Sentimennya bahaya, membuat kemarahan publik serta menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI Jakarta sendiri. Kalau mau dapat empati, buatlah wacana gaji siap dipotong, bukan malah naik gaji," kata Pangi.
Pimpinan DPRD Jakarta sebelumnya menyatakan tidak ada kenaikan gaji anggota dewan seiring dengan peningkatan anggaran Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2021.
Wakil Ketua DPRD Jakarta sekaligus Ketua Panitia Khusus RKT DPRD Mohammad Taufik mengatakan anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Kemudian kenaikannya karena adanya penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat dalam RKT DPRD DKI Jakarta itu.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Anggota Dewan
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Taufik menyatakan kecewa dengan sikap Fraksi PSI yang menolak Pansus RKT DPRD tersebut karena sebelumnya dalam rapat, mereka ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.
PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari.
