Baru-baru ini, otoritas Thailand memanggil beberapa pemimpin pro-demokrasi karena mengkritik perilaku Raja Thailand, gaya hidup dan pengeluaran selama protes pada bulan September dan Oktober.
Sementara itu, sebuah dokumen militer mengungkapkan rencana terorganisir untuk menargetkan "lawan" dan menyebarkan pesan pro-monarki di Twitter.
Dokumen itu menyebut 17.562 akun Twitter dijalankan oleh 9.743 perwira militer dibagi menjadi beberapa tim untuk mencuitkan tagar terkoordinasi, menyukai, me-retweet, dan saling follow agar terlihat seperti akun asli.