Infografis
Suara.com - Ketua DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Michael Victor Sianipar, menyatakan penolakannya terhadap kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp 888 miliar.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar tersebut.
“Kami dari pihak DPW DKI Jakarta memutuskan menolak kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11/2020).
Pernyataan Michael tersebut turut diamini oleh Juru Bicara PSI Sigit Widodo melalui sebuah kicauan di akun Twitternya.
Baca Juga: Wagub DKI Ahmad Riza Patria Positif Covid-19 Tapi Tanpa Gejala
"Rakyat sudah mengalah dengan membatasi kegiatan ekonomi selama pandemi. Banyak yang dipotong gajinya, di-PHK, jadi pengangguran, hingga jadi gelandangan," tulis Sigit.
Tidak hanya itu, Ketua DPP PSI Tsamara Amany turut menyampaikan rasa bangganya terhadap sikap partainya tersebut.
"Sungguh bangga melihat keberanian @PSI_Jakarta di DPRD DKI. Sudah benar menolak kenaikan anggaran bagi diri sendiri di tengah masa sulit," ujar Tsamara di akun Twitternya @TsamaraDKI.
Menurutnya di tengah situasi sulit yang dihadapi masyarakat karena adanya pandemi tidak seharusnya anggota DPRD menaikkan gaji mereka.
"Ketika banyak warga kesulitan secara finansial & kesehatan, apakah pantas para wakil rakyat menyetujui kenaikan anggaran untuk diri sendiri?" tandasnya.
Baca Juga: Tantang Anies Umumkan Sendiri Hasil Swab, PDIP: Biar Warga Tenang
Hingga artikel ini dibuat, cuitan Tsamara tersebut diberondong pendapat-pendapat dari warganet.
"Kok bangga ya, berhasil dikibuli teman separtai ha ha ha, sama kawan aja bohong bijimana sama Rakyat yang memilihnya ??? Jauh...jauhlah panggang dari api," timpal akun @anta***
"Berani gag sih meminta kepada pemprov DKi untuk segera kurangi jumlah personil pns/aps dan jabatannya maksi 45%. Karena sudah gunakan komputerisasi di dalam proses bekerjanya itu. Jadi tidak ada waktu santai, semua akan sibuk kerja karena jumlah personil terbatas serta mengurangi beban biaya APBD," sahut akun @Iman****
