Infografis
Suara.com - Kepulangan Muhammad Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam ke Indonesia telah mendapat sorotan, termasuk dari media di luar negeri.
Kontroversinya mulai dari pelanggaran protokol kesehatan saat disambut ribuan orang di bandara dan kegiatan lainnya, hingga isi ceramahnya saat peringatan Mauild Nabi di Petamburan.
Di sebuah video yang beredar di jejaring sosial, terdengar ia berkali-kali menggunakan kata "lonte" saat membicarakan seorang perempuan yang diduga adalah artis Nikita Mirzani.
"Ada lonte hina habib? Pusing pusing! Ampe lonte ikut-ikutan ngomong iyee.." kata Rizieq seperti yang dilansir dari tayangan YouTube Front TV.
Baca Juga: Hasil Tes Swab Habib Rizieq Keluar, Positif atau Negatif?
Menteri Agama Fachrul Razi menyayangkan ceramah Rizieq, karena menurutnya kata-kata kotor tidak keluar dalam acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi
Banyak yang memaki, tapi tak sedikit yang simpati dengan sosoknya.
Penjelasannya mungkin bisa ditemukan dalam penelitian berjudul "In search of hegemony: Islamism and the state in Indonesia" disertasi yang ditulis Dr Luqman Nul Hakim, akademisi dari departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP).
Jangan dilihat sebagai ancaman bagi demokrasi
Dr Luqman mengingatkan, pengerahan massa yang berbasis identityas dalam sebuah demokrasi tidak bisa dilihat sebagai anti-demokrasi.
"Dalam konteks Indonesia, saya kira argumennya adalah bahwa mobilisasi identitas itu tumbuh dari praktik demokrasi di Indonesia ketika partai politik tidak berperan."
Baca Juga: Gara-gara Habib Rizieq, Satgas Covid-19 Laporkan RS UMMI ke Polisi
Menurutnya, organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, harus memikirkan bagaimana mengisi kekosongan dan menghadapi perubahan sosial di tengah masyarakat.
Partai politik juga harus berkaca, Dr Luqman mengatakan, selama partai politik di Indonesia hanya bersifat elitis, termasuk hanya mencari pemilih lima tahunan dalam konteks pemilu, maka konstituen politik yang ada akan lebih cenderung mengalihkan penyaluran aspirasinya lewat jalur-jalur informal yang ada.
"Bisa melalui organisasi seperti FPI, Pemuda Pancasila, atau organisasi apapun yang mereka rasa jauh lebih memberikan dampak keuntungan secara langsung terhadap kepentingan sehari-hari mereka."
