Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak ada yang salah dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah RI.
Meski begitu ia tidak menampik ada berapa mekanisme dari peraturan tentang ekspor benih lobster tersebut yang mesti diperbaiki.
Hal tersebut disampaikan usai Luhut menggelar rapat perdana bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster jadi kalau dari aturan yang ada yang dibuat permen yang dibuat tidak ada yang salah," kata Luhut yang saat ini menjabat sebagai Menteri KKP Ad Interim di Kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
Luhut mendapatkan informasi dari pihak KKP bahwa program ekspor benih lobster itu juga bermanfaat bagi nelayan di pesisir selatan.
"Di pesisir selatan di mana, di situ juga harus diperhatikan siklusnya dia juga harus nebar sehingga jangan nanti seperti over fishing," ujarnya.
Meski begitu, Luhut menyebutkan apabila masih ada beberapa mekanisme dalam penerapan Permen yang mesti dievaluasi.
"Nah, kalau ada mekanisme yang salah itu sedang kita evaluasi dan sekarang dihentikan mungkin beberapa waktu dan setelah nanti evaluasi kita akan lanjutkan lagi kalau memang bisa dilanjutkan," tambah Luhut.
Ekspor benih lobster kembali diperbicangkan publik setelah Men KP non aktif Edhy Prabowo dicokok KPK pada Rabu (25/11/2020). Ia ditangkap karena dugaan kasus suap ekspor benih lobster.
Baca Juga: Kasus Suap Edhy Prabowo, Pesan Luhut ke KPK: Jangan Berlebihan
Dalam kasus suap ekspor benih lobster tersebut, penyidik KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka. Mereka, yaitu; Menteri KKP Edhy Prabowo, stafsus Menteri KKP Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT ACK Siswadi, staf isteri Menteri KKP Ainul Faqih dan pemberi suap Direktur PT DPP Suharjito, dan Amiril Mukminin.
