Infografis
Suara.com - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dikabarkan telah mengeksekusi dua orang dan melakukan lockdown di kota Pyongyang karena takut dengan pandemi virus corona.
Menyadur USA Today Jumat (27/11), hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota parlemen Korea Selatan, Ha Tae-keung berdasarkan laporan National Intelligence Service (NIS).
Ha Tae-keung juga mengatakan Korea Utara melarang penangkapan ikan dan produksi garam di laut karena khawatir dengan kontaminasi Covid-9. Hal ini mengindikasikan kondisi Kim Jong Un yang panik dan bertindak irasional.
Ha mengatakan Kim Jong Un mengeksekusi penukar uang terkenal di Pyongyang bulan lalu setelah menahan orang itu atas pertanggung jawaban penurunan nilai tukar.
Baca Juga: Pajang Foto Artis Korea Berhijab, Kirana Bikin Bapak-bapak Tertipu
Dia mengutip NIS yang mengatakan bahwa Korea Utara juga mengeksekusi seorang pejabat penting pada Agustus karena melanggar peraturan pemerintah yang membatasi barang yang dibawa dari luar negeri.
![Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un memimpin pertemuan darurat dalam foto yang dirilis KCNA di Pyongyang, Korea Utara, pada Sabtu (25/2020). [STR / KCNA VIA KNS / AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/07/27/16129-kim-jong-un.jpg)
Baik penukar uang maupun pejabat penting yang dieksekusi mati, tidak diidentifikasi namanya.
Selain itu, Korea Selatan juga berhasil menggagalkan peretasan yang dilakukan Korea Utara terhadap pengembang vaksin virus Covid-19 di negaranya..
Menurut pengarahan NIS, Korea Utara juga memerintahkan misi diplomatik luar negeri merekaagar tidak 'macam-macam' dengan Amerika Serikat.
Kim Jong Un memperingatkan duta besar mereka tentang konsekuensi jika komentar atau tindakan mereka terkait dengan AS menyebabkan masalah dalam hubungan dengan Washington.
Baca Juga: Korea Selatan Sebut Tetangganya Retas Pengembang Vaksin Covid-19
Anggota parlemen Kim Byung-kee mengutip NIS mengatakan bahwa Korea Utara menunjukkan kecemasan karena hubungan persahabatannya dengan Trump menjadi tidak berguna dan harus mulai dari awal dalam menangani pemerintahan Biden yang akan datang.
