Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partai yang diketuai Prabowo Subianto menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Edhy Prabowo. Edhy sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap benih lobster.
Muzani berujar pihaknya percaya kepada KPK sepenuhnya dalam menangani persoalan tersebut secara transparan, baik, cepat.
"Dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui masalah ini secara jelas duduk masalahnya," kata Muzani melalui keterangan video, Jumat (27/11/2020).
Kendati begitu, Partai Gerindra berharap penanganan perkara Edhy Prabowo mengedepankan dan menghormati asas hukum praduga tidak bersalah.
![Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). [ANTARA FOTO/ Reno Esnir]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/11/26/11127-edhy-prabowo.jpg)
"Karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya," kata Muzani.
Gerindra Minta Maaf
DPP Partai Gerindra secara resmi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas tindakan Edhy Prabowo yang terlibat kasus dugaan suap. Permintaan maaf juga ditujukan untuk jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Permintaan maaf DPP Partai Gerindra disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani melalui keterangan video yang diterima awak media.
"Kepada yang terhormat Presiden RI Jokowi, yang terhormat Wapres Maruf Amin, serta seluruh Kabinet Indonesia Maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini. Kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahn Jokowi-Maruf," kata Muzani, Jumat (27/11/2020).
Baca Juga: Rizieq Jalani Swab Test Covid, Epidemiolog: Bisa Jadi Edukasi Jemaahnya
"Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahann tetap berjalan sebagaimana biasa. Pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," sambung Muzani.
