Cek Fakta
Suara.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta mengritisi waktu pembahasan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang terbilang singkat. Bahkan, hasil bahasan Pemprov DKI dan anggota dewan itu dianggap tak mungkin berkualitas.
Hal ini disampaikan oleh Anggota fraksi Partai Demorkat DPRD DKI, Neneng Hasanah, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021.
Diketahui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 mulai dibahas pada 5 November lalu di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor. Setelah pembahasan, MoU atau nota kesepahaman KUA-PPAS itu ditandatangani pada 26 November 2021.
Artinya pembahasan pagu anggaran APBD 2021 rampung dalam waktu 21 hari. Meski demikian masih ada rapat lanjutan pembahasan mata anggaran dan ditargetkan akan diparipurnakan pada 7 Desember 2021.
Baca Juga: Sakit Karena Demam Berdarah, Surya Paloh Dikabarkan Positif Covid-19
Neneng menyatakan fraksinya sangat menyesalkan keterlambatan pembahasan APBD 2021 itu. Padahal biasanya bulan Oktober sudah harus dimulai.
"Fraksi Partai Demokrat sangat menyesalkan terjadinya keterlambatan pembahasan APBD 2021. Keterlambatan itu menyebabkan waktu pembahasan APBD menjadi sangat terbatas," ujar Neneng di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Karena waktu yang terbatas, pembahasan diyakini tidak bisa optimal menghasilkan APBD yang berkualitas. Dampaknya Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta bisa tak tercapai.
"Dengan pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru mustahil kiranya dapat menghasilkan APBD yabg yang berkualitas," tuturnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar DPRD diberikan informasi oleh Anies dan jajaran mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuannya agar nantinya anggota dewan bisa memantau dan memberikan masukan terkait pelaksanaannya.
Baca Juga: Demokrat Targetkan Kemenangan Paslon yang Diusung di Pilkada Sumbar
"Sehingga APBD DKI dapat lebih menyentuh dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jakarta," pungkas Neneng.
