Infografis
Suara.com - Pengunduran diri Edhy Prabowo dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terjerat kasus dugaan suap membuat publik menerka siapa kiranya sosok yang bakal dipilih Presiden Jokowi menggantikan Edhy.
Seperti diketahui, Jokowi baru menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP ad interim.
Menanggapi pertanyaan publik, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memiliki analisis tersendiri. Menurutnya, kursi Menteri KKP masih berpeluang diberikan kembali kepada Partai Gerindra seiring sepeninggalan Edhy.
Melihat analisis itu, maka ada sejumlah nama di internal Partai Gerindra yang digadang bisa menggantikan Edhy. Di antaranya ialah Sufmi Dasco Ahmad, Sandiaga Uno hingga Fadli Zon.
Baca Juga: 'Hilang' Sejak Edhy Dicokok KPK, Pengamat: Prabowo Dilema, Maju-Mundur Kena
"Soal siapa sosok pengganti Edy Prabowo, jika penggantinya dari Gerindra lagi ada beberapa nama yang layak seperti Fadli Zon, Dasco, dan Sandi," kata Ujang dihubungi Suara.com, Jumat (27/11/2020).
Namun, menurut Ujang, Prabowo seharusnya dapat condong mendorong Fadli Zon apabila memang kursi di KKP masih jatah Partai Gerindra.
"Jika Prabowo ingin aman, maka FZ yang mesti didororong jadi Menteri KKP. Agar masuk pemerintah dan tak banyak mengkritik pemerintah. Jika penggantinya di luar Gerindra. Semua itu tergantung Jokowi dan suka-suka Jokowi," kata Ujang.
Ujang mengatakan meski dikenal vokal terhadap pemerintah, ia memperkirakan Fadli Zon akan sungkan menolak perintah Prabowo bilamana Fazli dipercaya Jokowi menjadi Menteri KKP.
"Jika itu perintah Prabowo dan perintah partai, Fadli Zon pasti akan bersedia. Sebagai kader Gerindra, kemungkinan dia tak menolak," kata Ujang.
Baca Juga: Novel Pimpin Penggeledahan, 11 Mobil Penyidik KPK Datangi Kantor KKP
Luhut Jabat Menteri KKP Ad Interim
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo yang telah berstatus tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster.
Penunjukan Luhut sebagai Menteri KP ad interim tersebut berdasarkan surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Rabu (25/11).
"Menko telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama enam orang lainnya yakni stafsus Menteri KKP, Safri; pengurus PT ACK, Siswadi; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan pemberi suap Direktur PT DPP, Suharjito.
Penetapan status tersangka itu dilakukan setelah KPK meringkus mereka di sejumlah tempat pada Rabu (25/11/2020) lalu.
Mereka pun telah dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 25 November sampai 14 Desember mendatang.
Sementara dua tersangka lain yakni, Andreau Pribadi dan Amiril Mukminin baru menyerahkan diri ke KPK, Kamis kemarin. Mereka sempat menjadi buronan setelah lolos dari tangkapan penyidik KPK.
Untuk diketahui, dalam kontruksi perkara suap benih lobster, Edhy diduga menerima suap mencapai Rp 3.4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.
