Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengakui, belum mengetahui rencana reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo.
Isu kocok ulang anggota kabinet kembali mencuat menyusul Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK.
Setelah ditangkap, Edhy mengundurkan diri sebagai Menteri KKP, dan kekinian Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri KKP ad interim.
"Belum ada (info reshuffle) itu hak prerogoatif presiden," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Kamis (26/11/2020).
Baca Juga: Reshuffle Kabinet: Jokowi Kerja, Menteri Inisial P Akhiran O Sibuk Bisnis
Terkait pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Donny juga mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Itu hak prerogatif Presiden apakah nanti posisi penting di KKP akan digantikan orang lain. Sementara kan Pak Luhut sebagai menteri ad interim."
Karena itu, Donny menegaskan menjadi kewenangan Jokowi mengganti atau memilih salah satu putra atau putri terbaik menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP.
"Saya kira itu hak prerogatif presiden, kemudian nanti mungkin mengganti atau memilih salah satu putra putra terbaik di republik ini untuk menempati posisi itu," katanya.
Edhy Prabowo menyatakan melepaskan jabatan struktural di Partai Gerindra dan siap meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga: Prabowo Subianto Teratas Menteri dengan Kinerja Paling Memuaskan
Pernyataan ini muncul setelah dirinya resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait kasus yang menjeratnya itu, dia meminta maaf kepada Gerindra, partai yang sudah membesarkan namanya. Selain itu, Edhy juga mengaku siap meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK).
"Dan saya mohon maaf kepada partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Dan nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri. Saya yakin prosesnya sudah berjalan saya akan hadapi dengan jiwa besar," kata Edhy di gedung KPK, Kamis (26/11/2020) dini hari.
KPK sebelumnya resmi menetapkan Edhy Prabowo dan enam lainnya resmi sebagai tersangka suap terkait izin tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Politikus Gerindra itu ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan bersama 17 orang lainnya termasuk istri Edhy, Iis Rosita Dewi, Rabu (25/11/2020). Namun dalam penetapan tersangka Istri Eddy, dilepaskan dan tidak dijadikan tersangka.
Adapun tersangka lainnya yang ditetapkan KPK di antaranya yakni staf khusus Menteri KKP, Andreu Pribadi Misata, Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Syafri; pengurus PT ACK, Siswadi, staf Istri Edhy, Ainul Faqih; dan Amril Mukminin.
Sedangkan, tersangka pemberi suap yakni, Suharjito selaku Direktur PT DPP.
Dalam kasus ini, Edhy dan kelima tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
