Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, yakin kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menhan Prabowo Subianto memiliki prinsip yang sama dalam hal penegakkan hukum.
"Jadi saya kira Pak Prabowo dengan Pak Jokowi prinsipnya sama," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Kamis (26/11/2020).
Pernyataan Donny sekaligus merespon peryataan pengamat politik Rocky Gerung yang menilai penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo atas kasus dugaan korupsi merupakan sinyalemen politik bahwa Menhan Prabowo Subianto tak lagi dibutuhkan oleh Istana.
Donny menyebut prinsip Jokowi dan Prabowo sama, yakni siapapun yang melanggar hukum harus diproses secara hukum. Termasuk oleh anak anak buahnya atau kader partainya sendiri.
Baca Juga: Ada Jam Jacob & Co di Barbuk Edhy Prabowo, Ini Salah Satu Model Termahalnya
Sehingga siapapun yang bersalah harus menerima apapun konsekuensi hukumnya.
"Siapapun itu anak buah kader partai, jika bersalah, jika melanggar hukum ya silakan diproses dan menerima segala resikonya," kata dia.
Ia kemudian memastikan kalau penangkapan Edhy bukan perkara Prabowo dibutuhkan atau tidak dibutuhkan pemerintah.
"Ini bukan perkara Prabowo dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ini kan penegakan hukum oleh KPK," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Edhy Prabowo dan enam lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka suap terkait izin tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Baca Juga: Beredar Daftar 61 Perusahaan yang Dapat Izin Ekspor Benih Lobster
Politikus Gerindra itu ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan bersama 17 orang lainnya termasuk istri Edhy, Iis Rosita Dewi, Rabu (25/11/2020). Namun dalam penetapan tersangka Istri Eddy, dilepaskan dan tidak dijadikan tersangka.
KPK telah menetapkan tujuh tersangka yakni Menteri KKP Edhy Prabowo, staf khusus Menteri KKP, Andreu Pribadi Misata, Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Syafri; pengurus PT ACK, Siswadi, staf Istri Edhy, Ainul Faqih; dan Amril Mukminin.
Sedangkan, tersangka pemberi suap yakni, Suharjito selaku Direktur PT DPP.
Dalam kasus ini, Edhy dan kelima tesangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan Suhartijo dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
