Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh KPK bisa dijadikan sebagai sinyalemen bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak lagi dibutuhkan oleh Istana. Prabowo dan Edhy merupakan menteri dari Partai Gerindra.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan kasus penangkapan Edhy merupakan persoalan hukum, bukan permasalahan politik.
"Saya kira tidak benar. Ini bukan persoalan politik, ini persoalan hukum," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Kamis (26/11/2020).
Donny menuturkan, masyarakat yang melanggar hukum harus diproses. Apalagi korupsi yang sudah merugikan keuangan negara.
"Semua apakah itu pejabat, bukan pejabat atau warga negara yang merupakan subjek hukum. Jadi bersalah ya diproses secara hukum," tutur dia.
Menurutnya penangkapan Edhy bukan perkara Prabowo dibutuhkan atau tidak dibutuhkan pemerintah. Ia menyebut dalam penegakkan kasus korupsi yang dilakukan KPK terhadap tangan kanan Prabowo itu.
"Ini bukan perkara Prabowo dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ini kan penegakan hukum oleh KPK," katanya.
Sebelumnya pemikir politik Rocky Gerung menilai penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo atas kasus dugaan korupsi merupakan sinyalemen politik dari istana atau Presiden Jokowi.
Rocky menafsirkan, penangkapan Edhy bisa saja menjadi pertanda Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak lagi dibutuhkan oleh Istana.
Baca Juga: Prasangka Baik soal Kasus Edhy, Gerindra: Bisa Terjadi ke Semua Parpol
Untuk diketahui, Prabowo kekinian masih menjabat Ketua Umum Partai Gerindra sementara Edhy Prabowo adalah wakil ketua umumnya.
