Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menganggap penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK bisa menjadi pintu masuk bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Hal itu dimungkinkan apabila Jokowi menghendaki mencari Menteri Kelautan dan Perikanan definitif.
Sejauh ini diketahui, Jokowi telah menunjuk Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP ad interim.
"Namun kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri KKP, maka itu bisa jadi hanya sekedar mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshufle yang memang tidak pernah ditutup kemungkinannya oleh Presiden," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).
Baca Juga: Minta Jokowi Cari Profesional, PKS Sarankan Susi Gantikan Edhy Prabowo?
Arsul mengatakan, PPP sendiri menyerahkan sepenuhnya perihal posisi Menteri KKP maupun kemungkinan reshuffel kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.
PPP hanya menyarankan agar Jokowi dapat memilih orang dengan integritas untuk menjabat posisi menteri.
Soal siapa tokoh yang pantas baik dari kalangan partai maupun non partai, Arsul tak ingin mendahuli Jokowi.
"Tentu yang paling penting adalah soal integritas dan punya kemauan sebagai fast learner untuk memahami tupoksi KKP. Sehingga bisa langsung mengeksekusi program-programnya. Kalo soal nama ya jangan mendahului yang punya hak prerogatif," kata Arsul.
Jokowi Tunjuk Luhut
Baca Juga: Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Mundur dari Gerindra dan Menteri KKP
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo yang telah berstatus tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster.
Penunjukan Luhut sebagai Menteri KP ad interim tersebut berdasarkan surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Rabu (25/11).
"Menko telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap 17 orang termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi terkait dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir benih lobster.
OTT itu dilakukan Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 00.30 WIB, saat rombongan kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Ke 17 orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi pada Rabu dini hari, yakni di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Setelah menjalani pemeriksaan, pada Kamis dini hari KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Edhy Prabowo sebagai salah satu penerima suap.
