Infografis
Suara.com - Pemerintah Jakarta kembali dinobatkan menjadi pemerintah daerah berkualifikasi informatif oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Penghargaan disampaikan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.
Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan kebanggaannya atas capaian tersebut.
"Alhamdulillah, tiga tahun berturut-turut! Pemprov DKI Jakarta kembali dinobatkan sebagai pemda berkualifikasi informatif oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020," kata Anies di media sosial.
Apresiasi dari KIP, bagi Anies, merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah Jakarta berkolaborasi dengan masyarakat sehingga menghasilkan produk-produk keterbukaan informasi publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Lama Didesak Tarik Commitment Fee Formula E, Jakpro Sebut Masih Dibahas
Namun, pencapaian serta komentar Anies tersebut mendapatkan kritis dari politikus Ferdinand Hutahaean yang menyebutnya penghargaan tersebut salah alamat jika Gubernur Anies Baswedan tidak bisa menjelaskan soal commitment fee ajang balap Formula E.
"Pak gubernur yang terhormat, untuk membuktikan bahwa penghargaan ini tidak salah alamat, mohon diinfokan terbuka tentang fee E Formula yang Rp560 M itu dibayarkan ke siapa saja? Ke satu perusahaan atau lebih? Ke rekening atas nama siapa? Dan status uangnya seperti apa? Jika tidak diinfo, benar ini salah alamat!"
Ferdinand juga mention ke akun Twitter Komisi Informasi Pusat.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Anies maupun pemerintah mengenai pertanyaan dari Ferdinand yang disampaikan melalui media sosial.
Ferdinand sudah beberapakali mengungkit aliran fee e Formula yang menurutnya merugikan keuangan negara.
Baca Juga: RPJMD DKI Akan Diubah Imbas Corona, Formula E Diminta Tak Dimasukan
Tetapi menurut Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria tidak ada dana yang hilang terkait ajang balap mobil listrik Formula E, meskipun batal diselenggarakan pada 2020. "Kalau soal dana, itu tak hilang. Ini kan force majeure karena ada pandemi," kata Riza.
Riza juga ditantang Ferdinand untuk berani transparan menjelaskan aliran fee ajang balap Formula E.
"Pak wagub yang terhormat, mohon dibuka saja datanya ke publik, bukti pembayaran ke perusahaan penyelenggara, ditransfer ke rekening siapa di bank mana. Kalau memang dana itu aman, harusnya Pemerintah DKI tak perlu takut membuka data itu. Ayo berani transparan?"
Kalangan yang mempertanyakan commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar juga datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Jakarta.
Beberapa waktu yang lalu, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta pemerintah Jakarta berterus terang dan memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik.
Kembali ke penghargaan KIP untuk Jakarta yang dikomentari Ferdinand, di akun Facebook, Anies mengatakan penghargaan dari KIP merupakan sebuah prestasi yang harus disyukuri, namun lebih penting lagi dipertahankan dan ditingkatkan, dengan terus menghasilkan karya, inovasi dan trobosan yang sesuai dengan tantangan kekinian.
"Produk-produk keterbukaan publik ini terus dikembangkan. Salah satunya adalah kecepatan kita untuk beradaptasi dan membuat terobosan platform corona.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI yang memfasilitasi kebutuhan akan informasi yang transparan terkait pandemi COVID-19 di DKI Jakarta dan juga memberikan ruang kolaborasi membantu mereka yang terdampak pandemi," kata Anies.
