Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon dan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan terlibat dalam debat panas saat membahas Anies Baswedan di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (24/11/2020) malam.
Keduanya sama-sama mempertahankan argumennya sampai Arteria Dahlan memotong pembicaraan Fadli Zon dengan pertanyaan "apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta?".
Pembicaraan bermula saat Arteria Dahlan mengaku sedih belakangan energi anak bangsa dipangkas untuk isu yang menurutnya tidak layak dibesar-besarkan.
"Jujur saya sedih, energi anak bangsa terfokus untuk isu yang tak perlu dipolemikkan. Bahkan Pak Karni Ilyas membuat judul hari ini: 'Bisakah Pak Anies Dicopot?' Ya bisa, tapi bukan karena intruksi Pak Tito Karnavian atau Mendagri. Dicopot bukan diksi hukum, kita punya yang namanya pemakzulan," ujar Arteria Dahlan dikutip Suara.com dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club.
Arteria Dahlan kemudian mengomentari instruksi Mendagri yang belakangan banyak dibahas publik. Dia dengan tegas mengatakan, instruksi Tito Karnavian tersebut sejatinya merupakan langkah agar pemerintah bisa segera melakukan tugas terpadu perihal penanganan Covid-19.
"Jujur, kita paham instruksi Mendagri itu substansi bukan copot gubernur, bukan karena Pak Jokowi gerah," kata Arteria Dahlan.
"Ini langkah cepat biar bisa melakukan tugas terpadu karena selama ini ada ruang kosong yang belum bisa dilaksanakan. Instruksi ini jelas tentang penerapan protokol kesehatan. Ini biasa," sambung dia.
Perihal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh pihak kepolisian, Arteria Dahlan mengaku sah-sah saja. Bahkan menurutnya pemanggilan itu baik lantaran bisa memperjelas permasalahan yang ada.
"Saya pikir kalau hanya dipanggil mau 9 jam, 20 jam, ya gak apa. Justru kalau dipanggil klarifikasinya bisa paripurna. Lebih bagus apalagi Pak Anies Baswedan itu Kepala Gugus Tugas Daerah," ungkapnya.
Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Pemilih Wajib Kenakan Sarung Tangan
"Instruksi ini semata-mata menegaskan konsistensi kepatuhan Covid-19, mengutamakan keselamatan rakyat. Jangan ditarik ke ranah politik," lanjutnya.
