Infografis
Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tetap diselenggarakan di tengah pandemi akan digelar sebentar lagi.
Untuk itu, koalisi organisasi masyarakat sipil melakukan survei terhadap anak-anak muda yang berpatisipasi sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak 2020.
Hasilnya, mayoritas anak muda mengetahui adanya Pilkada di daerahnya namun mereka tidak mengetahui dan tidak yakin mengenai calon-calon kepala daerahnya.
Survei dari bertajuk Harapan dan Persepsi Anak Muda dan Pilkada tersebut melibatkan 9.087 responden.
Minimnya pengetahuan mereka akan latar belakang calon kepala daerah dianggap mengkhawatirkan karena menjadi tanda adanya ketidakpedulian anak muda.
"Hal ini merupakan tanda bahaya, karena dapat diartikan, anak muda masih kurang peduli dengan calon pemimpin di daerah mereka," kata Komisaris Warga Muda, Wildanshah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11/2020).
Namun, Wildanshah juga mengungkapkan bisa jadi faktor lainnya ialah karena adanya calon pemimpin daerah belum mampu menyosialisasikan dan berinteraksi soal visi dan misinya.
"Atau yang terjadi sebaliknya, calon pemimpin daerah memang masih begitu berjarak dengan pemuda-pemudi di daerahnya sendiri. Ini bisa jadi akibat kurangnya interaksi, sosialisasi, kontribusi, dan kolaborasi antara pemimpin daerah bersama komunitas-komunitas anak muda di daerahnya," ujarnya.
Padahal dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada pemilih muda pada usia 17-30 tahun jumlahnya sekitar 60 juta orang atau sekitar 31 persen dari total pemilih. Besarnya jumlah pemilih usia muda tersebut menjadikan anak muda sebagai kelompok pemilih yang berpotensi menentukan pemimpin dan arah pembangunan daerah ke depannya.
Baca Juga: Demi Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Daerah Proaktif Layani Rekam e-KTP
Lebih lanjut, menurut anak muda yang terlibat dalam survei tersebut menganggap ada persoalan terbesar di daerah mereka masing-masing. Persoalan terbesar ialah ekonomi dan kesejahteraan sebanyak 42 persen yang mencakup kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
