Infografis
Suara.com - Terdakwa perkara surat jalan palsu, Djoko Tjandra menghadirkan seoarang saksi ahli dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (24/11/2020). Sosok tersebut adalah ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir.
Di depan hakim dan jaksa penuntut umum, Mudzakir mengatakan, pihak yang merugi dalam perkara surat jalan palsu adalah si pemakai surat. Pasalnya, nama si pemakai tercantum dalam surat yang disebut palsu tersebut.
"Dalam kasus surat palsu, menurut Mudzakir pihak yang merugi dengan adanya kasus ini adalah si pemakai surat palsu. Sebab, surat palsu itu menggunakan atas namanya," ungkap Mudzakir di ruang sidang.
Mudzakir mengatakan, ada suatu kausalitas atau hubungan saling memberi pengaruh. Dia mencontohkan, suatu kegiatan memalsukan sebuah sertifikat.
Misalnya, seseorang mempunyai sebuah sertifikat dan kemudian dipalsukan. Sehingga, nama di sertifikat tersebut berubah ke nama orang lain.
"Saya ambil contoh si A punya sertifikat lalu dipalsukan, sehingga sertifikat A berubah jadi B. Berarti hak milik berubah namanya B, seandainya sudah terbit surat palsu meski belum digunakan, ini sudah masuk kerugian, yang memakai itu yang merugi," beber dia.
Selain itu, Mudzakir turut menjelaskan pembuatan surat jalan palsu yang merujuk pada 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Dia berpendapat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menunjukkan surat palsu sebagaimana yang didakwakan -- sebab surat palsu itu seharusnya dijadikan barang bukti primer.
"Kalau doktrin hukum pidana adalah surat palsu, maka demikian kalau itu tidak ada surat palsu, atau dokumen arsip tidak ada, bagaimana buktikan kalau surat palsu itu produk dari kejahatan," sambungnya.
Jika merujuk pada Pasal 263 KUHP, papar Mudzakir, setiap pembuatan sebuah surat palsu, tentunya ada yang dinamakan surat yang asli. Artinya, ada sesuatu yang orisinil dan kemudian ada kegiatan pemalsuan.
Baca Juga: Saksi Ahli Djoko Tjandra, Muzadkir Jelaskan Isi Pasal 263 KUHP ke Jaksa
"Padahal dia sesuatu yang pokok sesuai Pasal 263, setiap membuat surat palsu, maka harus ada namanya surat palsu asli, surat yang dipalsukan asli," jelas dia.
