Infografis
Suara.com - Joe Biden merilis nama-nama calon yang akan mengisi jajaran kabinetnya yang banyak dari mereka adalah mantan pejabat era Presiden Barack Obama.
Menyadur Al Jazeera, Selasa (23/11/2020) para calon tersebut diantaranya adalah Antony Blinken untuk menteri luar negeri, Alejandro Mayorkas sebagai sekretaris keamanan dalam negeri, dan Avril Haines direktur intelijen nasional.
Untuk Menteri Keuangan, Biden berencana mencalonkan Janet Yellen, menurut Wall Street Journal, yang pertama kali melaporkan berita tersebut.
Nama-nama yang diungkapkan banyak dari mereka mantan pejabat dalam pemerintahan Presiden Barack Obama, di mana Biden menjabat sebagai wakil presiden. Mereka juga banyak yang telah lama menjadi penasihat dan orang kepercayaan Biden.
Baca Juga: Donald Trump Sempat-sempatnya Bermain Golf saat KTT G20 Arab Saudi
Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan "tidak ada waktu yang terbuang dalam hal keamanan nasional dan kebijakan luar negeri kita".
"Saya membutuhkan tim yang siap pada Hari Pertama untuk membantu saya merebut kembali kursi Amerika Serikat di puncak klasemen, mengumpulkan dunia untuk menghadapi tantangan terbesar yang kita hadapi, dan memajukan keamanan, kemakmuran, dan nilai-nilai kita," kata Biden.
"Orang-orang ini sama-sama berpengalaman dan teruji dalam kondisi krisis karena mereka inovatif dan imajinatif." tegas Biden.
Antony Blinken sebagai Sekretaris Negara
Pria berusia 58 tahun tersebut pernah menjabat sebagai wakil sekretaris negara dan wakil penasihat keamanan nasional selama pemerintahan Obama-Biden. Dia telah menjadi penasihat Biden tentang kebijakan luar negeri sejak 2002.
Baca Juga: Warga New York Antre untuk Tes Covid-19 Gratis
Antony Blinken dipandang sebagai teguran terhadap kebijakan "America First" Trump. Dia telah menekankan pentingnya organisasi dan aliansi internasional dan diharapkan dapat mengembalikan AS menjadi bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Kesepakatan Iklim Paris, serta menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran.
Blinke, yang menjadi penasihat kebijakan luar negeri selama masa kampanye Biden, saat ini menjabat sebagai direktur pelaksana Pusat Diplomasi dan Keterlibatan Global Penn Biden dan merupakan Cendekiawan Herter/ Nitze di Sekolah Studi Internasional Lanjutan Johns Hopkins.
"Anda akan menemukan seseorang yang menurut saya akan diterima oleh semua elemen Partai Demokrat, progresif melalui koalisi moderat," kata Biden.
Alejandro Mayorkas sebagai Sekretaris Keamanan Dalam Negeri
Alejandro Mayorkas, mantan jaksa federal di California, pernah menjabat sebagai wakil sekretaris di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) di era Obama. Dia adalah pejabat tertinggi keturunan Kuba Amerika di pemerintahan Obama.
Jika dikonfirmasi, pria yang lahir di Havana tersebut akan menjadi orang Latin pertama dan pemimpin kelahiran asing pertama di departemen yang dibentuk setelah serangan 11 September 2001 di AS.
Departemen ini memiliki sekitar 240.000 karyawan dan bertanggung jawab atas keamanan perbatasan, penegakan imigrasi, keamanan dunia maya, kesiapan dan bantuan bencana.
Biden telah berjanji untuk membatalkan banyak kebijakan imigrasi Trump yang ketat. Diantaranya adalah mencabut larangan perjalanan ke 13 negara mayoritas Muslim atau Afrika dan menciptakan jalur menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran tidak berdokumen yang tinggal di AS.
Avril Haines, Direktur Intelijen Nasional
Avril Haines adalah mantan wakil penasihat keamanan nasional yang juga di era Presiden Barack Obama, dan sebelumnya wanita pertama yang menjabat sebagai wakil direktur CIA.
Jika dikonfirmasi, Haines akan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai direktur intelijen nasional, yang mengawasi konstelasi 17 badan, termasuk Central Intelligence Agency (CIA) dan National Security Agency (NSA).
Dia memegang beberapa jabatan di Universitas Columbia setelah meninggalkan pemerintahan Obama pada 2017.
Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional
Jake Sullivan pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasionalselama pemerintahan Obama dan juga sebagai wakil kepala staf Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.
Pria 43 tahun tersebut merupakan lulusan Universitas Oxford dan memiliki reputasi sebagai operator di belakang layar. Dia ikut andil dalam pembicaraan rahasia rahasia dengan Iran yang mengarah pada kesepakatan nuklir internasional pada tahun 2015 dan Rencana Aksi Komprehensif Bersama, yang ditarik Trump pada 2018.
Linda Thomas-Greenfield sebagai Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
Thomas-Greenfield adalah diplomat karier yang menjabat sebagai diplomat era Presiden Obama di Afrika dari tahun 2013-2017. Dia memimpin kebijakan AS di sub-Sahara Afrika selama wabah Eboladi Afrika Barat.
Dia sebelumnya menjabat sebagai duta besar untuk Liberia dan pernah ditugaskan di Swiss, Pakistan, Kenya, Gambia, Nigeria, dan Jamaika.
Sejak 2017, ia menjadi kepala Africa Practice di Albright Stoneridge Group, sebuah firma diplomasi komersial swasta yang diketuai oleh mantan Menteri Luar Negeri Madeleine Albright.
Thomas-Greenfield akan ditugaskan untuk memulihkan status AS di PBB, di mana semasa pemerintahan Trump banyak mengalami permusuhan. Ia menekankan perlunya keragaman dalam aparat kebijakan luar negeri AS.
Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan
Yellen adalah seorang ekonom karir yang menghabiskan bertahun-tahun bekerja di sistem Federal Reserve AS, termasuk menjabat sebagai ketua dari tahun 2014-2018.
Partai Demokrat pernah dibuat kesal ketika Trump menolak untuk menunjuk kembali Yellen sebagai menterinya pada tahun 2018.
Yellen merupakan ketua Federal Reserve wanita pertama dan akan menjadi Sekretaris Keuangan wanita pertama, jika dikonfirmasi. Dia juga menjabat sebagai ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Bill Clinton dari 1997-1999.
John Kerry, Utusan Khusus Presiden untuk urusan iklim
John Kerry, mantan menteri luar negeri di bawah Obama akan bertindak sebagai "tsar iklim" di Dewan Keamanan Nasional Biden.
Posisi baru tersebut merupakan kali pertama anggota dewan akan mendedikasikan diri semata-mata untuk perubahan iklim di dunia ini.
Pria 76 tahun tersebut akan membantu merundingkan perjanjian iklim Paris 2015, yang bertujuan untuk mengurangi emisi di seluruh dunia.
Seorang mantan senator Massachusetts tersebut juga pernah menjadi ccalon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2004, kalah dari petahana Partai Republik George W Bush.
