Infografis
Suara.com - Komjen (Purn) Setyo Wasisto duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara kepengurusan red notice atas terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo, Senin (23/11/2020).
Dalam sidang kali ini, Setyo memberikan kesaksian dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia periode 2013 - 2015.
Setyo mengatakan, dia sempat melayangkan surat terhadap dua negara anggota Interpol mengenai pergerakan terdakwa Djoko Tjandra -- yang saat itu masih berstatus buronan kasus cassie Bank Bali. Dua negara itu adalah Taiwan dan Korea Selatan.
Mantan Kadiv Humas Polri itu menyatakan, NCB Interpol Indonesia menyurati Taiwan pada 2014 lantaran ada informasi tentang keberadaan Djoko Tjandra di sana. Dengan demikian, pihaknya meminta kerjasama dengan Interpol Taiwan guna memburu Djoko Tjandra.
"Pertama, saya pernah menyurat ke Interpol Taiwan karena ada info jika saudara Djoktjan sering ke sana. Sehingga kami minta kerja sama dengan interpol Taiwan untuk meminta atensi," ujar Setyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Setahun berselang, NCB Interpol Indonesia turut berkirim surat ke Negeri Gingseng. Pasalnya, ada informasi yang menyebutkan jika anak Djoko Tjandra menikah di sana.
"Kedua, kami pernah menyurat ke Interpol dan perwakilan polisi Korea. Kami mendapat info putra atau putri Djoktjan menikah di Korea. Dalam kurun waktu jabatan saya. Saya lupa, Taiwan 2014, Korea 2015 kalau tidak salah," jelasnya.
Selama menjabat sebagai Sekretatis NCB Interpol Indonesia, Setyo memastikan jika status red notice Djoko Tjandra masih aktif. Dia menjelaskan, status tersebut keluar atas permintaan Kejaksaan Agung pada 2009.
"Saya melakukan surat menyurat dengan merujuk nomor kontrol red notice saudara Djoko Tjandra dan itu selalu kami tembuskan ke Lyon, Prancis dan tidak pernah ada penolakan yang berarti. Menurut saya (red notice Joko Tjandra) masih berlaku," beber Setyo.
Baca Juga: Ikut Disidangkan, Komjen Setyo Wasisto Jadi Kasus Suap Brigjen Prasetijo
Setyo memaparkan, status red notice, Djoko Tjandra masih aktif merujuk pada adendum baru pada 20 Februari 2014. Pada adendum itu disebutkan, kasus yang merundung Djoko Tjandra merupakan kasus tindak pidana korupsi -- bukan tindak pidana umum.
