Infografis
Sedangkan Fadli Zon mempertanyakan kepentingan Pangdam Jaya yang menurut Fadli Zon sudah di luar tupoksi.
"Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi “dwifungsi ABRI” imbangi “dwifungsi polisi,” kata Fadli Zon melalui media sosial.
Selain itu, menurut Fadli Zon, menurunkan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang.
"Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang-nantang TNI dan ingin lepas dari Indonesia. Kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dari ancaman luar," kata Fadli Zon.
Sikap Fadli Zon disoroti oleh analis politik Rustam Ibrahim. Menurut dia, sikap Fadli Zon sekarang terhadap TNI dinilai berbeda dengan sikapnya pada zaman Orde Baru.
Sejauh pengetahuan yang dimiliki Rustam Ibrahim, Fadli Zon tidak pernah melontarkan kritik kepada TNI pada era pemerintahan Soeharto.
"Seingat saya, dulu di era Soeharto tanggungjawab keamanan dan ketertiban masyarakat berada di bawah TNI. Waktu itu seingat saya Fadli Zon tidak pernah mengkritiknya," kata Rustam Ibrahim melalui media sosial.
Fadli Zon ketika itu dinilai Rustam Ibrahim juga tidak pernah mengkritik Pangdam Jaya.
"Seingat saya Fadli Zon dulu di era Soeharto, setiap ada gangguan Kamtibmas di DKI yang bicara dan bertindak itu adalah Pangdam Jaya. Dan mohon maaf kalau salah, seingat saya dulu anda berada di pihak Orde Baru."
Baca Juga: Perdebatan TNI Turunkan Gambar Habib Rizieq di Jalanan: Fadli Zon Disentil
Menurut Rustam Ibrahim, ketika aparat sipil yang punya kewenangan tidak berani menegakkan ketertiban umum, maka turunnya aparat militer membantu menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi sah.
