Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya menilai, perintah Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk mencopot baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sebagai suatu kondisi yang tidak ideal.
Bagaimana tidak, menurut Willy, urusan penurunan baliho merupakan tugas dari Satpol PP. Karenanya, TNI yang notabene mengurus ranah pertahanan tidak perlu ikut campur.
"Soal baliho itu urusan Satpol PP. Jadi mestinya dalam hal ini, Satpol PP yang melakukan itu. Soal banyak baliho itu melanggar atau tidak, itu urusan Pemprov, dalam hal ini DKI," kata Willy kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).
Menurut Willy, perintah Pangdam Jaya yang mencampuri urusan baliho merupakan tindakan maladministrasi. Mengingat hal tersebut memang bukan tugas dan fungsi pokok dari TNI.
"Administrasi publik jadi dikangkangi oleh politik jadinya. Ini tentu tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan bersama, di ruang yang bernama kota."
Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, arti maladministrasi adalah:
"Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan."
Kendati begitu, Willy juga menyoroti tindakan Pandam Jaya yang melibatkan TNI perihal urusan baliho.
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam persoalan baliho di Jakarta justru menandakan terdapatnya masalah di kota tersebut.
Baca Juga: Pangdam Jaya: FPI Bubarkan Saja Itu, Kalau Coba-Coba Dengan TNI
"Kan kalau dalam filsafat politik itu, kota adalah ruang yang penuh keadaban. Nah, kalau suatu kota TNI sampai turun tangan, berarti ada masalah dengan kota itu," kata Willy.
