Infografis
Suara.com - Monarki di Riyadh berusaha membatasi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Kelompok Pan-Islamisme itu diharamkan dan difatwa sesat. Riyadh mengkhawatirkan administrasi baru AS akan lebih lunak pada aktivisme damai kelompok Islam.
Selama dua pekan terakhir, pejabat pemerintah dan tokoh agama Arab Saudi rajin berkampanye di media nasional, betapa Ikhwanul Muslimin (IM) gemar menyulut perpecahan, dan pembangkangan terhadap kerajaan.
Mereka mengimbau warga untuk melaporkan setiap aktivitas IM ke kepolisian. “Ini adalah sebuah kewajiban agama,” kata Menteri urusan Islam, Abdullatif al-Syeikh, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi al-Arabiya.
“Siapapun yang tidak melapor kepada otoritas adalah bagian dari mereka,” imbuhnya.
Sejauh ini belum ada laporan pemerintah sudah menahan tersangka anggota Ikhwanul Muslimin. Kelompok yang mengimpikan persatuan Islam lintas negara itu sudah sejak lama didekalarasikan sebagai organisasi teror.
Ikhwanul Muslimin yang belum lama ini mengucap selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya di Pemilu AS membantah tuduhan pemerintah.
“Kami sangat jauh dari kekerasan dan terorisme. Organisasi ini malah lebih sering menjadi korban teror kediktaturan,” tulis cabang IM di Mesir seperti dilansir Reuters.
Riyadh mengkhawatirkan perubahan kebijakan Timur Tengah AS pasca pergantian kekuasaan di Gedung Putih.
Presiden terpilih, Joe Biden, dipastikan bakal memantau catatan pelanggaran HAM oleh kerajaan, dan dipercaya lebih toleran terhadap aktivisme damai kelompok Islam, kata sejumlah analis.
Baca Juga: Morsi Tewas di Penjara, Ikhwanul Muslimin: 60 Ribu Napi Mesir Dalam Bahaya
Dalam pernyataannya, IM mendesak pemerintahan baru AS untuk mengakhiri kebijakan Presiden Donald Trump yang dituduh mendukung kediktaturan.
