Infografis
Suara.com - Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik Dewan Keamanan PBB dan menyebutnya sebagai lembaga tidak demokratis karena menyebut program luar angkasanya sebagai ancaman.
Menyadur Yonhap Jumat (20/11) Kim Song, kepala misi Korea Utara untuk PBB menyampaikannya dalam rapat pleno sidang Majelis Umum awal pekan ini.
Ia menekankan pentingnya reformasi dalam badan PBB untuk representasi yang lebih baik dari negara-negara anggotanya.
"Hingga kini, bahkan setelah 75 tahun PBB berdiri, Dewan Keamanan tidak melepaskan diri dari stigma lembaga yang tidak demokratis tanpa ketidakberpihakan," katanya seperti yang diposting di situs kementerian luar negeri Korea Utara.
Baca Juga: Korea Utara Diduga Latih Lumba-Lumba sebagai Hewan Militer
Utusan itu mengecam PBB karena mengutuk program luar angkasa Kore Utara sebagai "ancaman perdamaian internasional".
"Seperti diketahui, invasi bersenjata ilegal dan serangan udara terhadap negara-negara berdaulat yang mengakibatkan pembunuhan warga sipil tidak perlu dipertanyakan lagi," unkapnya.
"Sedangkan tindakan pertahanan diri yang benar untuk menjaga kedaulatan dan bahkan eksplorasi luar angkasa untuk tujuan damai diberi label dan dikutuk sebagai ancaman bagi perdamaian internasional."
Selanjutnya, Kim Song menyerang Jepang dan menyebutnya sebagai "negara penjahat perang" karena menimbulkan kemalangan dan penderitaan yang tak terukur.
"(Jepang) menyerang banyak negara Asia, termasuk Korea dan memprovokasi Perang Pasifik pada abad terakhir," ujarnya.
Baca Juga: Kim Jong Un Kelebihan Berat Badan, Korea Utara Keluarkan Larangan Merokok
"Negara seperti itu sedang mencari keanggotaan permanen Dewan Keamanan yang tanggung jawab utamanya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional."
"Itu tidak lebih dari ejekan dan penghinaan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa," tambahnya.
Untuk diketahui sejumlah negara macam Jepang, Brasil, Jerman, dan India telah mendorong untuk mendapatkan kursi permanen di Dewan Keamanan PBB, selain Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.
