Cek Fakta
Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintah pusat RI yang sedang berusaha menindak Rizieq Shihab.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, pemerintah pusat justru sibuk bersaing dengan teritorial Petamburan-- kediaman Rizieq Shihab--dibandingkan dengan negara asing seperti China dan AS.
Hal itu disampaikan oleh Fadli melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
Awalnya, Fadli mengomentari cuitan seorang warganet dengan akun @aline_yoana_tan yang menyindir pemerintah pusat bersaing dengan DKI Jakarta.
Baca Juga: Penuhi Panggilan soal Rizieq, Ridwan Kamil Tenteng Map Merah ke Bareskrim
"Republik Indonesia itu sepatutnya bersaing dengan Rusia, Amerika, Jepang, Korea atau Singapura. Bukan dengan DKI Jakarta," cuitnya seperti dikutip Suara.com, Jumat (20/11/2020).
Cuitan tersebut dibalas oleh Fadli Zon. Ia mempertegas cuitan dari warganet tersebut.
"Alih-alih bersaing dengan China, AS, India atau Rusia, pemerintah pusat Republik Indonesia malah bersaing dengan DKI Jakarta," ucap Fadli.
Bahkan, menurut Fadli Zon kini pemerintah pusat mulai lebih spesifik lagi hendak bersaing dengan Petamburan yang notabene merupakan kediaman Rizieq Shihab.
"Kini lebih spesifik lagi bersaing dengan lingkungan teritorial Petamburan," ungkap Fadli.
Baca Juga: Pilih Istirahat Usai Acara Picu Kerumunan, Habib Rizieq Terpapar Corona?
Imbas Acara Petamburan
Acara Maulid Nabi Muhammad Saw dan pesta pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) menjadi polemik.
Rizieq mengundang 10 ribu tamu untuk hadir dalam acara tersebut. Bahkan, para tamu undangan tak mematuhi protokol kesehatan, mulai dari tak menjaga jarak hingga tak mengenakan masker.
Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengklaim telah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mensukseskan acara tersebut.
Ia mengklaim mendapatkan dua surat dari Dishub Jakarta Pusat berisi dukungan acara dan satu lagi surat dari Wali Kota Jakarta Pusat berisi arahan protokol kesehatan.
Namun, klaim tersebut belakangan dibantah oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menegaskan surat dari Wali Kota Jakarta Pusat merupakan surat imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan berisi dukungan.
Tak hanya itu, buntut dari acara tersebut sejumlah pejabat dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi.
Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Satpol PP serta Bhabinkamtibmas.
