Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengapresiasi Mendagri Tito Karnavian yang mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Sepanjang aturan tersebut dibuat untuk mencegah dan mengurangi pandemi Covid-19.
Dasco mengatakan, dengan dikeluarkannya instruksi tersebut maka semua pihak yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri harus mengikuti. Kendati begitu, ia memandang instruksi Mendagri tidak perlu menjadi dinamika.
"Aturan itu mengikat kepada tatanan di bawah koordinasi mendagri maupun juga masyarakat dalam hal penanganan covid-nya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Sementara itu terkait sanksi tegas berupa pemberhentian terhadap kepala daerah yang melanggar aturan perundangan terkait protokol kesehatan, Dasco meminta hal tersebut perlu melalui kajian.
"Ya kalau soal sanksi pencopotan mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak," ujar Dasco.
Instruksi Mendagri
Buntut dari pembiaran kerumunan massa yang terjadi dalam rentetan acara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab disikapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Instruksi Mendagri 6/2020 itu dikeluarkan di Jakarta pada Rabu (18/11/2020) dan diteken oleh Tito. Instruksi tersebut dijelaskan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.
Baca Juga: Mendagri Keluarkan Instruksi: Kepala Daerah Langgar Protokol akan Dicopot
Hal tersebut dibuat untuk penanganan pandemi Covid-19.
