Infografis
Suara.com - PM Prayuth menawarkan amandemen konstitusi untuk meredam aksi protes. Rencana itu ditolak kelompok tradisionalis pro-Monarki yang mengkhawatirkan kekuasaan kerajaan. Gejolak politik bergeser dari jalanan ke parlemen.
Sebanyak tujuh rancangan amandemen konstitusi akan dibahas dan diputuskan dalam dua hari ke depan. Selama itu dua kamar parlemen di Thailand, Dewan Rakyat dan Senat, akan menjalani sidang gabungan yang diawali sesi debat dan berakhir dengan pemungutan suara.
Setiap perubahan pada konstitusi membutuhkan persetujuan kedua lembaga legislatif. Rancangan amandemen yang lolos pada tahap pertama harus melalui dua tahapan lain.
Secara keseluruhan proses tersebut memakan waktu hingga 30 hari. Perkembangan politik di Bangkok merupakan siasat Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk meredakan ketegangan yang meruncing sejak awal tahun.
Amandemen konstitusi adalah salah satu tuntutan utama kelompok pro-demokrasi. Dalam sidang pertama hari Selasa (17/11) ini, parlemen tidak diharapkan bisa menyepakati konsensus politik terkait kekuasaan militer dan monarki di Thailand.
Namun kelompok pro-demokrasi menuntut agar amandemen membidik konstitusi bentukan junta dari 2017 yang memberi kuasa besar terhadap senat yang dipilih langsung oleh militer.
Sejak kekuasaan monarki absolut berakhir pada 1932, Thailand sudah pernah memiliki 20 Undang-undang Dasar. Konstitusi terakhir disetujui oleh 61.4% pemilih dalam sebuah referendum dengan tingkat partisipasi sebesar 60%.
Penentuan kekuasaan Parlemen Thailand diperkirakan bakal membentuk sebuah komite untuk menyusun konstitusi baru. Mekanisme serupa dilakukan pemerintahan junta pada 2016 silam saat membentuk Dewan Penjaga Ketertiban dan Perdamaian Nasional Thailand (NCPO).
Komite konstitusi diyakini oleh kelompok pro-demokrasi sebagai siasat politik mengulur waktu. Sebelumnya PM Prayuth sudah berjanji akan mengajukan enam rancangan amandemen untuk disetujui parlemen hingga akhir September, sebelum dia berubah arah dan sebaliknya mendukung pembentukan komite.
Baca Juga: Tekan Covid, Satgas Minta Indonesia Belajar dari Thailand dan Singapura
Salah satu naskah rancangan yang paling kontroversial, tapi populer di kalangan demonstran, ditulis oleh aliansi LSM progresif, Internet Law Reform Dialogue (iLaw).
