RUU HIP Digadang Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Empat Fraksi Menolak

Suara.com - Sebanyak 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah diinventarisasi untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Meski sudah diinventarisasi, Wakil Ketua Baleg DPR menegaskan daftar tersebut belum final.

Ia mengatakan keputusan mengenai RUU mana saja yang resmi masuk Prolegnas Prioritas tahun 2021 baru akan dibahas Rabu besok.

“Keputusan RUU mana saja yang masuk Prolegnas Prioritas 2021 akan dilakukan besok," kata Willy dalam rapat di Baleg DPR, Selasa (17/11/2020).

Baca Juga: Kapolda Metro Baru Ternyata Bapak Anggota DPR Termuda Farah Puteri Nahlia

Adapun 37 RUU yang diinventarisasi tersebut terdiri dari 27 RUU usulan DPR, sembilan RUU pemerintah, dan satu RUU usulan DPD.

Di antara 27 RUU usulan DPR, terdapat RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang turut masuk. Diketahui RUU tersebut sebelumnya bernama RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sempat menuai kontra.

Menanggapi adanya RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, sejumlah fraksi di Baleg menyatakan penolakan.

Anggota Baleg Fraksi PKS Mulyanto misalnya. Ia memandang RUU HIP berpotensi mengundang dinamika kembali di tengah masyarakat apabila dimasujan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2021. Karena itu Mulyanto meminta agar RUU HIP tidak dimasukan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Jadi kami setuju dengan teman2 yg lain agar ruu hip ini kita pending dulu ya. Karena suasananya belum memungkinkan.

Baca Juga: Israel Duduki Tanah Palestina, Azis Syamsuddin Minta Kemlu Bersikap Aktif

Penolakan juga disampaikan oleh Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo. Firman mempertanyakan perihal surat presiden terkait RUU HIP yang belum diketahui lebih lanjut oleh semua anggota.

"Tapi yang jelas bahwa dengan situasi politik seperti sekarang ini rasanya jika kita paksakan tidak menguntungkan. Oleh karena itu sikap Partai Golkar ini mohon betul-betul bisa dipertimbangkan karena ini sudah diluncurkan pemerintah maka kami mengimbau pemerintah hendaknya bisa menunda HIP ini," kata Firman.

Sementara itu Anggota Baleg Fraksi PKB, Abdul Wahid menganggap RUU HIP merupakan hal yang terlalu sensitif untuk dibahas seiring dengan polemik yang belakangan ditimbulkan.

"Menurut saya kita jangan terlalu banyak membahasa tentang hal-hal yang sensitif yang dulu menimbulkan sedikit keributan di media dan masyarakat tentang hal ini. Maka menurut saya ini perlu dipertimbangkan lagi soal ideologi Pancasila ini," kata Wahid.

Anggota Baleg Fraksi PAN, Zainuddin Maliki menyatakan hal senada. Ia mempertanyakan sikap pimpinan DPR terkait RUU HIP.

"Tentang HIP, seingat saya pimpinan DPR dulu menjanjikan kepada masyarakat untuk bukan hanya menunda tapi membatalkan ini dari draf prolegnas pada saat itu. Oleh karena itu saya kira karena ini masalah yang krusial mendapatkan resistensi yang tinggi dari masyarakat, saya kira kita perlu pertimbangkan untuk tidak memasukannya dalam prioritas 2021," tutur Zainuddin.

Adapun Berikut 37 RUU tersebut di antaranya:

RUU usulan DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI
4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI
5. RUU tentang perubahan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, usulan Komisi IV DPR RI
6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI
9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
10. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, usulan Komisi VIII DPR RI
11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
12. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI
13. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, usulan Komisi XI DPR RI
14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI
15. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI
16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
20. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg
21. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
22. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI
23. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
24. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI
25. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
26. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI
27. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI

RUU usulan pemerintah:

1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. RUU tentang Ibu Kota Negara
6. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
7. RUU tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RUU usulan DPD RI:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan.