Epidemiolog: Pemerintah Pasti Tahu Rizieq Bikin Kerumunan, Kenapa Biarkan?

Selasa, 17 November 2020 | 16:07 WIB
Epidemiolog: Pemerintah Pasti Tahu Rizieq Bikin Kerumunan, Kenapa Biarkan?
Habib Rizieq Shihab (tengah) menyapa ribuan jamaah di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). [ANTARA FOTO/Arif Firmansyah]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono menyayangkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia kian dipolitisasi sehingga bias standar ganda terhadap penegakan hukum protokol kesehatan makin tebal terlihat.

Pandu menilai kepulangan Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab sebenarnya sudah bisa diantisipasi, tetapi tidak dilakukan dengan maksimal, sehingga kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Masjid di Tebet dan Bogor, hingga ke Petamburan tidak bisa dihindari.

Dia mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang seolah merestui kerumunan tersebut terjadi, padahal negara semestinya bisa melakukan langkah antisipasi.

"Kan sebenarnya misalnya seminggu sebelum Rizieq dateng itu kan sudah tahu semua orang bahwa akan ada dijemput massa, Pak Mahfud yang bertanggung jawab bilang 'ya silakan asal jangan anarki', nah itu kan sudah izin, omongan pejabat publik selevel dia itu memberikan green light, ternyata apa yang terjadi? banyak banget, macet, ya sudah pastilah, satu mobil tabrakan saja bisa macet apalagi orang banyak seperti itu," kata Pandu saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/11/2020).

Baca Juga: Tito Segera Tentukan Nasib Anies usai Dengar Hasil Pemeriksaan Polda Metro

Mahfud MD memang tidak melarang atau justru mempersilakan prosesi penjemputan Rizieq hanya dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum, nyatanya penjemputan itu membuat ratusan penerbangan terganggu karena akses bandara dipenuhi oleh penjemput Rizieq.

Menurut Pandu, negara hanya memikirkan kemungkinan anarkis tanpa memikirkan situasi masih pandemi yang seharusnya kerumunan semacam itu bisa diantisipasi dengan pelarangan tegas demi kesehatan bersama.

"Bukan kerumunannya yang mereka (negara) khawatirkan tetapi anarkisnya, padahal di era pandemi ini kerumunan tidak boleh, tapi tidak disebutkan jangan 'bikin kerumunan, tidak boleh', dari awal tidak ada," tegasnya.

"Jadi sebenarnya menurut saya itu semua kerumunan ini sudah terbaca oleh pemerintah tetapi tidak dilakukan pencegahan, seharusnya dilakukan pencegahan, dilarang, dikasih tahu, mungkin Pak HRS tidak tahu, tapi kan bisa dikasih tahu 'pak nanti kalau pulang jangan bikin kerumunan ya'," jelasnya.

Pandu menegaskan, di saat wabah melanda aturan terkait keselamatan dan kesehatan warga adalah hal yang utama yang harus ditegakkan, tidak bisa dikalahkan oleh agenda politik manapun.

Baca Juga: Gelar Perkara Kasus Rizieq Dipercepat, Polisi Targetkan 3 Hari Penyelidikan

"Kenapa tidak dicegah, ini seharusnya bisa dicegah, kenapa tidak dicegah, atau bocor gak ketahuan kan gak mungkin, gak mungkin maulid nabi pernikahan resepsi gak ketahuan, gak mungkin kepulangan ini gak ketahuan, seharusnya pemerintah bisa lebih antisipasi kalau memang betul serius mau mencegah kerumunan, saya gak ngomongin tentang politik ini," pungkas Pandu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI