Kapolda Baru Pernah Tangani Kasus Chat Mesum Rizieq, FPI: Kami Biasa Saja

Selasa, 17 November 2020 | 12:42 WIB
Kapolda Baru Pernah Tangani Kasus Chat Mesum Rizieq, FPI: Kami Biasa Saja
Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran (Foto: Ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kapolda Metro Jaya kini diisi oleh Irjen Fadil Imran menggantikan posisi Irjen Nana Sudjana yang dicopot karena diduga tak tegas menindak acara hajatan Habib Rizieq Shihab yang memicu kerumunan orang hingga dianggap melanggar protokol Covid-19.

Terkait hal itu, pengacara FPI, Aziz Yanuar menanggapi jabatan baru Fadil Imran yang diketahui pernah menjabat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan menangani kasus chat mesum yang diduga dilakukan Habib Rizieq dan Firza Husein.

Meski begitu, dia mengaku FPI tak khawatir setelah Irjen Fadil Imran resmi menjabat Kapolda Metro Jaya.

"Kami tanggapannya biasa saja. Insyallah Irjen Fadil taat hukum karena (kasus chat mesum) sudah SP3 (dihentikan)," kata Aziz melalui pesan singkat kepada Suara.com, Selasa (17/11/2020).

Namun, banyak tanggapan yang disampaikan oleh Aziz selaku kuasa hukum FPI. Ia hanya menegaskan kalau Irjen Fadil tidak akan kembali mengungkit perkara yang sudah berlalu.

Adapun untuk diketahui, pada tahun 2017, Fadil sempat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Ketika itu, Fadil sempat menangani kasus chat mesum yang menjerat habib Rizieq dan wanita bernama Firza Husein.

Rizieq dan Firza sempat menyandang status sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan Fadil, menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara.

Keduanya, dipersangkakan dengan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Baca Juga: Sosok Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, Pembongkar Jaringan Muslim Cyber Army

Serta Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI