Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memandang ajakan rekonsiliasi dari petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya gimik semata. Menurutnya ajakan rekonsiliasi Rizieq sekadar gestur positif.
"Saya kira itu gimik ketimbang realitas faktual. Ya rekonsiliasi itu penting, siapapun harus membuat gestur untuk memberi sinyal positif bahwa betapapun berbeda, mereka punya mimpi yang sama tentang Indonesia. Itu mah too good to be true," kata Burhanuddin dalam diskusi daring Forum Jurnalis Politik, Minggu (15/11/2020)
Burhanuddin mengatakan, istilah rekonsiliasi yang dipilih Rizieq mungkin hanya sebatas meredakan tensi politik. Namun, ajakan rekonsiliasi tidak berarti dapat menghilangkan perbedaan antara Rizieq dengan Jokowi.
"Pada pada titik itu, saya tidak begitu memilih argumen rekonsiliasi. Bahwa secara simbolik mungkin bisa ditunjukan ya, sah-sah saja supaya tensi politik bisa mereda di tingkat bawah. Tetapi tidak akan bisa menyelesaikan perbedaan yang tajam, minimal sampai era pak Jokowi selesai di 2024 nanti," ujarnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Surati Habib Rizieq Langgar Prokes, Begini Isi Suratnya
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negar Refly Harun menyarankan agar Presiden Jokowi tidak menanggapi tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq Shihab.
Saran itu ia utarakan lantaran menurut Refly pemerintah tidak seharusnya bermusuhan dengan oposisi sehingga jalur rekonsiliasi tidak perlu dilakukan.
"Oposisi itu tidak bisa dikatakan sedang bermusuhan dengan pemerintah. Karena pemeritnah sesungguhnya tidak berdiri sejajar, tapi berdiri di atas ebagai pelindung pengayom masyarakat yang ditugaskan memberi perlindungan dan menyejahterakan rakyat," kata Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Jumat (13/11/2020).
Refly mengatakan saat ini tidak ada perang tanding yang sedang dihadapi pemerintah melawan pihak oposisi. Kendati demikian, ia tidak menyalahkan ajakan Rizieq soal upaya rekonsiliasi itu.
"Tapi yang disampaikan Habib Rizieq tidak keliru sama sekali," ujar Refly.
Baca Juga: Ade Armando: Nikita Mirzani Disuruh Jokowi Menghadapi Habib Rizieq
Refly menjelaskan bahwa sikap Rizieq tak lepas dari faktor mudahnya para kelompok kritis yang dipenjarakan.
"Mudah sekali bagi pemerintah untuk memenjarakan kelompok kritis. Katakan channel ini, tinggal dicari saja mana bagian yang akan terpeleset," Refly mencontohkan.
Hal itulah yang menurut Refly membuat Habib Rizieq khawatir.
"Sama seperti Habib Rizieq, tinggal dilihat mana kasus dia yang akan dibuka lagi dan akan dilaporkan kembali, meskipun sudah dikenakan SP3," lanjutnya.
"Jadi sangat gampang untuk mencari terkait dengaan UU ITE, menebar kebencian, permusuhan, melakukan penghinaan," tukas Refly.
Refly lantas menyarankan kepada Jokowi agar tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi. Jokowi cukup bersikap demokratis.
Istana Tanggapi Dingin Ajakan Habib Rizieq
Rizieq menyatakan siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Jokowi. Namun, ia menawarkan beberapa syarat sebelum rekonsiliasi tersebut digelar.
Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog.
Menurut Rizieq, jalan perdamaian mustahil bisa terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak.
"Teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya baru rekonsiliasi," kata Rizieq dikutip dari siaran YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
Ia mengaku siap untuk melakukan rekonsiliasi kapanpun. Bahkan, ia juga mengaku bersedia jika harus berbicara selama berjam-jam demi perdamaian.
"Kita siap rekonsiliasi, siap damai, ahlan wasahlan. Pemerintah inginnya apa dari umat dan habaib serta ulama. Mau bicara berjam-jam kita siap," tuturnya.
Meski demikian, Rizieq menegaskan dialog yang dilakukan merupakan dialog dua arah dari pemerintah dan juga umat. Bukan hanyalah sebuah monolog biasa.
"Bukan monolog ya, nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah dan apa keinginan umat," ucapnya.
Selain itu, Rizieq juga meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa.
Sebelum dialog digelar, ia meminta agar Jokowi membebaskan mereka yang ditahan karena berbeda pendapat dengan pemerintah.
Tetapi istana menanggapi secara dingin pernyataan Habib Rizieq. Justru istana menanyakan landasan rekonsiliasi yang diinginkan tokoh yang selama 3,5 tahun mengasingkan diri di Arab Saudi itu.
"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita nggak ada masalah," ujar kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11).
Moeldoko kembali menyampaikan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah merintangi Rizieq kembali ke Indonesia. Sebaliknya, pemerintah melalui aparat keamanan memberikan pengamanan kepada Rizieq ketika kembali ke Indonesia pada 10 November lalu.
"Dari awal saya katakan Pak Habib Rizieq mau pulang ya pulang saja, pergi pergi sendiri, pulang pulang silakan. Kan nggak ada masalah, buktinya pulang nggak ada masalah ko, apakah kita mencegat, nggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti ya kawal dengan baik jangan diganggu," kata dia.
