Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut menghadirkan seorang saksi bernama Brigadir Junjungan Fortes dalam sidang perkara surat jalan palsu, Jumat (13/11/2020) hari ini. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dia bersaksi untuk tiga terdakwa, Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.
Fortes bekerja di Sekretariat NCB, salah satu Biro dalam struktur Divisi Hubungan Internasional Polri. Di hadapan majelis hakim, dia mengaku membikin draf format permohonan penghapusan red notice Joko Tjandra atas perintah Prasetijo.
Fortes mengatakan, surat tersebut ditujukan pada Irjen Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Setelahnya, dia mengirim draf tersebut kepada Prasetijo melalui sambungan WhatsApp.
Dalam hal ini, Prasetijo menjanjikan sejumlah uang kepada Fortes sebagai upah atas jasa pembuatan draf itu. Namun, hingg kini upah tersebut belum sampai ke tangan Fortes.
"Sampai saat ini belum dikasih," kata Fortes.
Mendengar hal tersebut, kuasa hukum Prasetijo, Rolas Sijintak melempar pertanyaan. Fortes pun menjawab jika janji atas upah tersebut belum diberikan.
"Tapi dijanjikan?" tanya Rolas.
"Janji mau dikasih," jawab Fortes.
Kegiatan memalsukan surat ini bermula saat Djoko Tjandra -- yang saat itu berstatus buronan kasus cassie Bank Bali -- berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Persamuhan itu berlangsung pada November 2019.
Baca Juga: Buat Surat Bebas Covid Djoko Tjandra, Saksi: di Internal Polri Harus Loyal
Saat itu, Djoko Tjandra berniat memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya. Dia meminta bantuan pada Anita Kolopakaing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.
