Infografis
Suara.com - DPR RI telah mencantumkan daftar miras yang dilarang melalui Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol). Ternyata RUU tersebut membuat pengecualian terhadap sejumlah tempat yang diperbolehkan minum minuman beralkohol. RUU Larangan Minuman Beralkohol ini masuk Prolegnas DPR RI 2019-2024. Dalam dokumen di situs resmi DPR, RUU ini telah diusulkan oleh 21 anggota dewan dari Fraksi PPP, PKS, dan Gerindra.
RUU ini menjadi sorotan publik setelah sempat dikritik keras oleh perkumpulan ICJR. Mereka mengkhawatirkan RUU ini malah akan menimbulkan overkriminalisasi.
RUU Larangan Minuman Beralkohol
Pada Pasal 8 Ayat (2) Huruf e, disebutkan bahwa larangan minuman beralkohol tidak berlaku untuk tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Rincian tempat yang boleh menyediakan minuman alkohol tersebut lebih lengkap dijabarkan di bagian penjelasan, yaitu:
Baca Juga: Apa Saja Alasan Kelompok Pro dan Kontra RUU Larangan Minuman Beralkohol?
"Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi toko bebas bea, hotel bintang 5 (lima), restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan Minuman Beralkohol," bunyi penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Huruf e seperti yang dikutip dari draf yang diunggah oleh situs resmi DPR.
Kemudian pengecualian lainnya juga diatur di dalam Pasal 8. Bahwa, larangan untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, hingga mengonsumsi minuman beralkohol tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Pasal 8 Ayat (2) merinci kepentingan terbatas yang dimaksud adalah sebagai berikut ini:
- Kepentingan adat
- Ritual keagamaan
- Wisatawan
- Farmasi
- Dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya pada Ayat (3) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut soal kepentingan terbatas akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Daftar Miras yang Dilarang Melalui RUU Minuman Beralkohol atau RUU Minol
Dalam Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) terdapat klasifikasi minuman beralkohol yang dilarang untuk memproduksi, menjual dan menyimpan maupun mengonsumsi.
Baca Juga: RUU Larangan Minuman Beralkohol Belum Tentu Berlanjut, Ini Penjelasan DPR
Minuman yang beralkohol terdapat dalam 5 klasifikasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol.
Dalam pasal 4 ayat 1, terdapat minuman beralkohol kategori A yang memiliki kadar etanol 1 sampai 5 persen, kategori B yang memiliki kadar etanol 5 sampai 20 persen dan kategori C yakni yang memiliki etanol 20 hingga 55 persen.
Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang Minuman Beralkohol yang meliputi:
- Minuman beralkohol tradisional
- Minuman beralkohol campuran atau racikan
Politisi PPP: RUU Larangan Minuman Beralkohol Diperjuangkan Demi Melindungi Masyarakat
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal tengah berjuang untuk mengegolkan pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU minuman beralkohol. Ia beralasan, dengan adanya RUU itu, maka akan melindungi masyarakat, khususnya peminum minuman beralkohol.
Untuk diketahui, Illiza merupakan salah satu dari 18 anggota Fraksi PPP di DPR yang menjadi pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol.
Selain PPP, ada dua anggota Fraksi PKS dan satu anggota dari Fraksi Partai Gerindra yang turut mengusulkan.
"RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol,".
"Selain itu adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," kata Illiza dalam keterangan yang diterima Suara.com, ditulis Kamis (12/11/2020).
Di dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol, Illiza mengatakan ada poin mengenai larangan bagi umat Islam maupun agama lain untuk memproduksi hingga mengkonsumsi sejumlah kategori minuman beralkohol.
"Sejumlah poin usulan norma larangan minuman beralkohol. Diantaranya, setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya dilarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan atau menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan yang memabukan," tutur Illiza.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
