Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menanggapi ucapan Juru Bicara PA 212 Ustaz Haikal Hassan soal rencana mereka akan menggelar reuni 212.
Jimly mengomentari ucapan Haikal Hassan yang membandingkan gelaran Pilkada dan Reuni 212 di tengah pandemi.
Sebelumnya, dalam sebuah potongan video yang dibagikan akun Twitter @Aiek_Channel, Babe Haikal membandingkan Pilkada dan Reuni 212.
"Kalau Pikada tetap digelar, kita juga tetap gelar Reuni 212. Kalau Bapak menghargai enggak bikin Pilkada, kita juga menghargai enggak bikin Reuni. Tapi karena Bapak sudah putuskan bikin Pilkada, kita juga bakal bikin Reuni 212, bahkan lebih besar!" kata Haikal Hassan dalam potongan video itu.
Baca Juga: Reuni 212 Bakal Digelar di Monas, Anies Diminta Lakukan Ini
Pernyataan itu dinilai Jimly Asshiddiqie sebagai upaya mencari masalah. Terlebih ada perbedaan substansi antara Pilkada dan Reuni 212.
"Ini cari-cari masalah. Pilkada sudah diatur UU setelah sebelumnya ditunda. Reuni tidak ada dasarnya, malah terus menerus besarkan konflik Pilgub yang sudah tuntas. Mohonlah kearifan, warga yang tidak setuju, apalagi yang non muslim mungkin lebih banyak merasa tidak nyaman. Tolong bertoleransi," kata Jimly dikutip dari cuitannya, Jumat (13/11/2020).
Ia lantas menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan mengenai rencana pertemuan yang melibatkan orang banyak di tengah pandemi ini.
"Menteri mesti koordinasi dengan Pemda," imbuh Jimly menyarankan.
PA 212 Kirim Surat ke Anies soal Reuni Akbar
Baca Juga: Reuni Akbar 212 di Monas, Mayoritas Anak Buah Anies Menolak
Pihak pengelola Monumen Nasional atau Monas membenarkan sudah menerima surat permohonan dari Persaudaraan Alumni/PA 212 untuk menggunakan kawasan Monas sebagai tempat reuni akbar. Bahkan surat itu sudah disampaikan ke Gubernur Anies Baswedan.
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan atau UPK Monumen Nasional, Irfal Guci mengatakan surat itu sudah pernah diterima oleh pihaknya. Setelah itu UPK Monas langsung menyampaikannya ke Anies untuk ditindaklanjuti.
"Mereka sudah bersurat ke Gubernur setahu saya suratnya sudah tanggal 1 September," kata Irfal saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/11/2020).
Irfal menyebut di masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya tidak bisa menangani perizinan untuk menggelar acara di Monas. Ia menyatakan hal ini sekarang menjadi wewenang Anies selaku pimpinan DKI.
"Pernah sih bersurat ke kita. Tapi kan karena di suasana covid ini, izinnya ditangani langsung pak Gubernur," ujarnya.
Surat yang sudah diterima Gubernur itu ditindaklanjuti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov DKI. Bahkan kemarin, Rabu (11/11/2020), sudah diadakan rapat yang membahas soal rencana itu.
"Gubernur turunnya ke Kesbangpol. Karena Kesbangpol lah yang lebih mendalami itu. Kesbangpol juga sudah rapat kemarin ya hari Rabu," tuturnya.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Taufan mengatakan pihaknya sedang membahas masalah ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di ibu kota. Terlebih lagi mengenai pergerakan masyarakat setelah kepulangan Rizieq.
"Kan dalam waktu dekat gerakan makin banyak setelah ulama besar kita pulang. Mungkin maulid kan banyak bisa saja dia maulid di sini. Itu aja," jelasnya.
