Infografis
Suara.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan akan menyiapkan hukuman bagi warganya yang kedapatan membuang makanan, merespon krisis pangan yang sedang terjadi.
Menyadur New York Post, Kamis (12/11/2020), Korut meminta masyarakat secara aktif untuk menghemat makanan sebagai upaya menghalau krisis kelaparan tahun ini.
Seorang pejabat dari provinsi Hamgyong Utara mengatakan perintah berhemat menekankan perjuangan tidak hanya menyelesaikan masalah soal pangan, tapi juga melindungi sistem sosialis.
"Ia juga memperingatkan bahwa pihak berwenang akan meningkatkan tindakan kewas dan hukuman atas tindakan apa pun terkait dengan limbah makanan," kata pejabat yang tak menyebutkan namanya itu kepada Radio Free Asia, awal bulan ini.
Baca Juga: Korut Terapkan Aturan Baru, Larangan Merokok di Tempat Publik
Arahan itu muncul usai Korut melakukan pembatasan di tengah pandemi virus corona dan dihantam tiga topan pada Agustus dan September yang merusak lahan pertanian.
Selain dilarang membuang-buang makanan, pemerintah Korut juga disebutkan tengah melarang perayaan akhir tahun yang menggunakan beragam menu santapan, terutama biji-bijian, roti, hingga kue beras.
"Komite pusat juga menginstruksikan kami untuk tidak menata meja upacara dengan makanan yang terbuat dari biji-bijian," ujar seorang sumber anonim RFA.
"Mereka telah memerintahkan larangan kue beras dan roti, menyarankan agar kami hanya menggunakan buah-buahan dan sayuran," sambungnya.
Para warga diminta untuk memilih opsi menyajikan mie sebagai hidangan untuk para tamu yang hadir, sebagai upaya penting untuk menghemat makanan.
Baca Juga: Kelaparan di Tengah Pandemi, Perhatikan Ini Saat Beri Bantuan Pangan
"Komite pusat juga memperingatkan hukuman yang keras bagi mereka yang menyia-nyiakan makanan, diam-diam menyeduh alkohol dari biji-bijian dan minum secara beramai-ramai," imbuh sumber itu, dikutip dari New York Post.
Sumber lain dari Provinsi Ryanggang menilai sikap Korut yang menolak untuk meminta bantuan dari dunia luar semakin membuat parah kondisi negara.
"Orang-orang marah. Mereka mengatakan bahwa mengontrol distribusi makanan akan membuat situasi sulit setiap orang menjadi lebih buruk," tandasnya.
