Kasus Suap Eks Bupati Bogor, KPK Kembali Periksa Aktor Lawas Rudy Wahab

Kamis, 12 November 2020 | 11:50 WIB
Kasus Suap Eks Bupati Bogor, KPK Kembali Periksa Aktor Lawas Rudy Wahab
Aktor Rudy Wahab berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/11/2020). [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil aktor lawas Rudy Wahab dalam kasus pemotongan uang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemeran film Syaikh Abubakar ini, akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka eks Bupati Bogor Rahmat Yasin.

"Kami periksa Rudy Wahab dalam kapasitas saksi untuk tersangka RH (Rahmat Yasin)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikonfirmasi, Kamis (12/11/2020).

Selain Rudy, KPK turut memanggil HMN Lesmana selaku pengelola pesantren dan Muhammad Suhendra selaku pihak swasta. Keduanya juga akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Rahmat Yasin.

Ali pun belum mengetahui, apa yang akan ditelisik oleh penyidik antirasuah terhadap pemeriksaan sejumlah saksi ini.

Belum lama ini, penyidik KPK usai mendalami keterangan saksi dari Rudy Wahab mengenai pengetahuannya terkait gratifikasi dalam bentuk hibah tanah kepada tersangka Rahmat Yasin. Termasuk bagaimana proses pemberian hibah itu.

Ketika ditemui usai diperiksa KPK oleh awak media, Rudy mengatakan, ia telah menghibahkan tanah miliknya seluas 20 hektare kepada Rahmat. Tujuannya untuk membangun asrama santri.

"Saya yang hibah ke Rahmat Yasin 20 hektare.
Tujuannya saya kan rencana Rahmat Yasin mau buat asrama santri," ungkap Rudy di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2020).

"Tapi, ternyata kan setelah ini kan tidak mungkin," ujar Rudy.

Baca Juga: Periksa Aktor Rudy Wahab, KPK Telisik Pemberian Tanah Hibah ke Rahmat Yasin

Dalam kasus ini, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 8.931.326.223.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI