Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menggadang-gadang Habib Rizieq Shihab bisa memimpin barisan oposisi setibanya di Indonesia.
Kepulangan Rizieq Shihab setelah 3 tahun tinggal di Arab Saudi itu dinilai Refly bisa memperkuat pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Kalau oposisi formal yang di parlemen, kita tahu satu-satunya partai yang menjadi oposisi adalah PKS," kata Refly dilansir dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Selasa (10/11/2020).
Kendati demikian, Refly menilai, peran Rizieq akan lebih jika ia bergabung dengan pihak oposisi non-parlemen dengan tetap bersama Front Pembela Islam (FPI) atau PA 212.
Baca Juga: Serukan Revolusi Akhlak, Habib Rizieq: Lawan Kezaliman, Lawan Korupsi!
"Kalau kita mengandalkan oposisi within parlement maka sangat tidak efektif. Dengan kelompok FPI-nya atau dengan 212-nya mungkin Habib Rizieq Shihab bisa memainkan oposisi di luar pemerintahan," ujar Refly.
Refly lantas mengulas ada beberapa gerakan yang telah mendeklarasikan diri sebagai oposisi yang berada di luar lingkaran pemerintahan.
Gerakan dan organisasi itu beberapa kali berhasil menarik perhatian karena vokal dalam mengkritik pemerintah.
Adapun gerakan dan organisasi oposisi itu ialah Aliansi Nasional AntiKomunis (ANAK NKRI), Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan partai yang baru saja lahir kembali yaitu Partai Masyumi.
Tiga gerakan itu dinilai Refly bisa dimanfaatkan Habib Rizieq Shihab untuk memperkuat pihak oposisi.
Baca Juga: Polisi Selidiki Meninggalnya Kakek Sotong di Kerumunan Massa FPI
Kendati sepemikiran berlawanan arah dengan pemerintah, Refly mengatakan bahwa upaya penyatuan pendapat di antara para oposisi tidak akan mudah.
"Tapi tidak mudah. Karena di antara mereka yang ingin mengkritisi pemerintahan belum tentu bisa sejalan satu dengan lainnya," Refly mengingatkan.
"Tapi, kalau dasarnya adalah value atau nilai yang disepakati mungkin gerakan oposisi akan lebih efektif," imbuh dia.
Refly optimis jika para oposisi bisa bersatu mengkritik pemerintah. Hal itu ia lihat dari kasus penolakan RUU HIP yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di luar pemerintahan.
"Contoh kasus adalah bersatunya oposisi terhadap pemerintah dan parlemen dalam isu RUU HIP. Semua organisasi non pemerintah menolak, termasuk NU dan Muhammadiyah. Ini adalah agenda yang bisa disepakati bersama," sebut Refly.
"Mudah-mudahan kehadiran HRS ke tanah air membawa kebaikan dak penguatan bagi nilai yang akan diperjuangkan," Refly memungkasi.
