Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memprotes kinerja Pemprov DKI Jakarta yang telat memberi dokumen anggaran perubahan 2020.
Kekesalan itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo dalam sebuah video di akun Twitternya @p_winza.
"Pemprov telat kasih dokumen anggaran perubahan 2020, molor jauh dari deadline yg ditetapkan Permendagri, pembahasan di komisi pun rencananya hanya 2 hari, puluhan ribu halaman harus disortir ngebut, inikah smart budgeting ala Gubernur?" tulis Winza, Minggu (08/11/2020).
Dalam video itu, Winza menunjukkan ruang kerjanya yang disesaki dengan buku-buku anggaran ribuan halaman dari Pemprov DKI.
Baca Juga: Pemprov DKI Atur Acara Pesta Pernikahan: Larang Salaman dan Makan Prasmanan
Sebanyak lebih dari empat buku dokumen tebal yang nampak serupa, dibedakan dengan tanda buku I, II, III, IV dan seterusnya.
"Ini ribuan halaman isinya angka-angka semua. Kita harus periksa satu per satu," kata Winza dalam videonya.
Seraya memperlihatkan sejumlah halaman dokumen yang berisi angka-angka, Winza menegaskan pemeriksaan itu bertujuan untuk menghindari adanya anggaran aneh.
"Seperti tahun lalu, kita ingat ada lem Aica Aibon," imbuhnya.
Winza mempersoalkan tenggat waktu pembahasan dokumen ribuan halaman itu hanya selama dua hari saja. Padahal, lanjut Winza, Permendagri sudah mengatur penyerahan dokumen itu maksimal bulan Agustus.
Baca Juga: 587 Keluarga Pahlawan Dapat Tunjangan dari Kemensos
"Kenapa Pak Gubernur bari menyerahkan kepada kami di akhir tahun? Katanya sistemnya sudah sangat smart. Apakah jangan-jangan smart menurut Pak Gubernur adalah ketika PSI gagal memiliki waktu yang cukup untuk meneliti ini semua supaya ini bisa ditanda tangani? Hanya Pak Gubernur tentunya yang bisa menjawab itu," pungkas Winza.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2019 silam, muncul kontroversi pengadaan lem aibon untuk 12 bulan atau 1 tahun dengan total anggaran tertulis sebesar Rp 82 miliar.
Ada pula beberapa pengajuan anggaran yang juga membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik dari Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar.
Saat itu setelah ramai dikritik, besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Simak video lengkapnya di sini.
