Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan proaktif membantu investigasi lembaga antirasuah Inggris, Seriois Fraud Office (SOF) dalam menyelidiki dugaan penyuapan antara maskapai Garuda Indonesia dengan produsen pesawat Bombardier.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hubungan kerjasama dalam penegakan hukum lintas negara, harus berdasarkan asas resiprositas atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
"Jadi, prinsip kerjasama internasional adalah berdasarkan asas resiprositas. Di mana KPK akan membantu SFO baik dalam skema proaktif atau pun berdasarkan request," ujar Ali, Senin (9/11/2020).
Meski begitu, Ali belum menyampaikan bila SFO inggris sudah meminta data terkait investigasi sengkarut suap di Bombardier dan Garuda.
Baca Juga: Mafia Tanah Punya Power, Ada yang Terlihat dan Tidak
Sebelumnya, KPK menyebut kerja sama dengan SFO Inggris sudah berapa kali dilakukan. Termasuk dalam pengusutan kasus suap dan pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia 2004-2015 yang telah menjerat mantan Direktur PT Garuda Emirsyah Satar.
"Satu diantaranya dengan pihak SFO dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, utamanya saat KPK sedang menangani perkara suap yang melibatkan direktur utama garuda Indonesia dan kawan-kawan," ucap Ali
Ali menyebut KPK juga selalu terbuka dalam melakukan kerja sama internasional bersama negara lain dalam mengusut dugaan korupsi.
"Sudah lama menjalin kerja sama dengan otoritas asing baik agent to agent maupun melalui MLA," tutup Ali.
Reaksi Erick Thohir
Baca Juga: Berantas Mafia Tanah, BPN Setuju Usulan Johan Budi untuk Gandeng KPK
Menteri BUMN Erick Thohir sangat mendukung apa yang dilakukan KPK Inggris tersebut. Menurutnya, langkah ini bagian dari bersih-bersih yang dilakukannya di BUMN.
"Karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).
Dalam hal ini, Erick akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mulai dari KPK, Kemenkum Ham, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus Garuda Indonesia.
Sebelumnya seperti dilansir dari Aerotime, SFO mengungkapkan bahwa saat ini sedang dalam penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi sehubungan dengan kontrak dan atau perintah dari Garuda Indonesia.
"Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut," bunyi pernyataan kantor tersebut.
Garuda Indonesia yang berbasis di Indonesia saat ini mengoperasikan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000.
Kesepakatan untuk memperoleh pesawat diselesaikan selama Singapore Airshow pada Februari 2012, di mana maskapai penerbangan tersebut pada awalnya setuju untuk memperoleh enam pesawat CRJ-1000, dengan opsi untuk menerima pengiriman 12 jet tambahan.
Kesepakatan itu bernilai 1,32 miliar dollar AS.
Garuda Indonesia menerima pengiriman jet regional pertama buatan Kanada pada Oktober 2012. Bombardier mengirimkan CRJ1000 terakhir ke maskapai pada Desember 2015.
"Keunggulan ekonomis pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen, penghematan bahan bakar yang luar biasa, dan kenyamanan penumpang yang sangat baik idealnya memenuhi persyaratan kami akan pesawat berkursi 100 untuk melayani pasar domestik dan regional dari lima hub regional," kata CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar pada Februari 2012 lalu.
Pada Mei 2020, Satar dipenjara di Indonesia karena tuduhan suap dan pencucian uang terkait pembelian pesawat dari Airbus dan mesin dari Rolls-Royce. Selain hukuman delapan tahun, mantan eksekutif itu juga didenda Rp 2 miliar.
Menurut hasil keuangan Kuartal 3 2020 Bombardier, yang diterbitkan pada 5 November 2020, perusahaan mengindikasikan bahwa tidak ada tuduhan yang diajukan terhadap Korporasi atau direktur, pejabat atau karyawannya
Perusahaan telah melakukan penyelidikan internal terhadap masalah tersebut, yang dilakukan oleh penasihat eksternal.
"Korporasi telah bertemu dengan SFO untuk membahas status tinjauan internal Korporasi dan potensi bantuannya dengan investigasi SFO secara sukarela," kata manajemen Bombardier.
