Infografis
Suara.com - Saat ini Pilkada Serentak 2020 sudah memasuki tahap kampanye dan debat. Namun seluruh pihak yang berkepentingan terhadap Pilkada Serentak tahun 2020 diminta untuk tidak lengah dengan tetap disiplin menjalani protokol kesehatan.
Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai seluruh stakeholder sudah berkomitmen melaksanakan Pilkada 2020 dengan menerapkan Prokes secara ketat dan disiplin demi kebaikan bersama.
Apalagi Bawaslu sudah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) bersama TNI, Polri dan Satuan Tugas Covid-19 di pusat dan daerah.
“Bawaslu sudah punya Pokja bersama aparat penegak hukum, Satgas COVID-19, dan TNI,” kata Zulfikar saat dihubungi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kemendagri Minta Gubernur Ingatkan Paslon untuk Pakai Masker saat Kampanye
Efektivitas keberadaan Pokja tersebut menurut Ketua DPP Golkar tersebut juga dinilai sudah baik. Namun, harus lebih ditingkatkan kembali kinerjanya, misalnya dengan meningkatkan operasi penyadaran dan penegakan disiplin prokes Covid-19.
“Kinerja Pokja sudah efektif, tinggal lebih ditingkatkan. Operasi penyadaran dan penegakan harus terus dilakukan dan ditingkatkan,” tandasnya.
Zulfikar kembali mengingatkan Bawaslu RI untuk bekerja lebih maksimal dalam menegakkan protokol kesehatan di Pilkada 2020.
Politikus Partai Golkar ini juga mendesak agar, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, sebagamana yang tertuang di dalam Undang-Undang terkait.
“Ke depannya kalau ada yang melanggar, jangan hanya peringatan dan teguran. Namun, hentikan, bubarkan, dan berikan sanksi tegas sesuai aturan UU,” tegas Zulfikar.
Baca Juga: Sesuai Arahan Presiden, Kemendagri Buka Layanan Aduan Perbaikan Kebijakan
Oleh karena itu, lanjut legislator Dapil Jawa Timur (Jatim) III ini, penting bagi penyelenggara pilkada, pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Khususnya bagi para peserta pilkada, parpol dan tim suksesnya dalam melaksanakan setiap tahapan pilkada.
“KPU dan Bawaslu lebih giat menggerakkan semua stekholder sosialisasi protokol kesehatan 3 M,” pintanya.
Merespons pelaksanaan Kampanye Pilkada yang belakangan minim pelanggaran Prokes dikatakan Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini bahwa saat ini sudah mulai ada perbaikan perilaku pasangan calon (paslon) dalam menjalankan tahapan Pilkada dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Menurutnya, suara kritis publik dan pengawasan yang intensif terhadap kepatuhan pasangan calon atas penerapan prokes dapat menekan pelanggaran. Pelanggar dapat secara otomatis berbenah diri karena mendapat sorotan tajam.
"Makanya mulai ada perbaikan perilaku calon terkait disiplin pada protokol kesehatan," kata Titi Anggraini dalam keterangannya kepada media di Jakarta, akhir Oktober lalu.
