Infografis
Suara.com - Partai Republik tengah berupaya untuk menggalang dana sedikitnya 60 juta dolar AS (sekitar Rp852,9 miliar) untuk membiayai tuntutan hukum yang diajukan oleh Donald Trump atas hasil pemilu AS, demikian menurut tiga sumber pada Jumat (6/11/2020).
Tim kampanye Trump telah mengajukan sejumlah gugatan hukum di beberapa negara bagian atas penghitungan suara pemilu di wilayah itu--terkait dengan sang rival dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang semakin mendekati syarat kemenangan 270 electoral college.
"Mereka menginginkan 60 juta dolar," kata seorang donatur untuk Partai Republik yang menerima permohonan dari tim kampanye Trump dan Komite Nasional Partai Republik (RNC).
Dua sumber lainnya menyebut bahwa tim kampanye Trump menginginkan dana sebesar 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun) untuk komite penggalangan dana bersama yang dikelola oleh tim kampanye dan RNC--suatu tanda bahwa skala tuntutan hukum Trump mungkin akan lebih besar.
Ketiga sumber tersebut memberikan keterangan kepada Reuters tanpa ingin disebutkan identitasnya karena terkait isu yang sensitif. Tim kampanye Trump dan RNC belum memberikan komentar mereka mengenai masalah ini.
Permohonan dana itu muncul selagi tim kampanye Trump dan juga Biden bersiap untuk beradu kekuatan atas hasil pemilu melalui jalur hukum.
Sejak pemungutan suara ditutup pada Selasa (3/11) malam, tim kampanye Trump mulai mengirimkan surel dan pesan teks yang berisi tudingan proses pemilu yang licik serta permohonan sumbangan dana.
Trump memulai kampanye dengan keuntungan finansial yang kuat, harus mengakhirinya dengan perjuangan agar dapat mengimbangi Biden yang kemudian mendapatkan bantuan finansial tinggi dari penggalangan dana.
Seorang penasihat Trump, yang juga tidak ingin dibuka identitasnya, bahkan menyebut strategi perkara hukum sejauh ini sebagai suatu kekacauan, berantakan, serta "merugikan bagi Presiden".
Baca Juga: Bagaimana Joe Biden Mengubah Kebijakan Luar Negeri Konfrontatif Trump?
Penasihat tersebut mengatakan bahwa tim kampanye Trump tampaknya terkejut dengan hasil penghitungan suara, dan tidak mempunyai persiapan untuk membawanya ke jalur hukum.
